Sederet Upaya Pemprov Kaltara Bantu Warga di Perbatasan RI-Malaysia
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan sejumlah upaya dalam mempermudah akses bagi daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Penulis: Amiruddin | Editor: Syaiful Syafar
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan sejumlah upaya dalam mempermudah akses bagi daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Daerah di Kaltara yang diketahui berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Panjang wilayah perbatasan di Kaltara mencapai sekitar 1.038 kilometer.
"Upaya yang telah dilakukan selama Kaltara dibentuk, dari 1.038 km kita sudah membangun jalan kurang lebih 962 kilometer, baik itu jalan pararel, maupun akses jalan pendekat di daerah perbatasan. Ini upaya kita untuk mempermudah pendistribusian logistik bahan pokok ke wilayah perbatasan," ungkap Kepala Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara (Kaltara), Risdianto saat didapuk sebagai pembicara dalam Respons Kaltara di Kantor Gubernur Kaltara, Jl Agatis, Tanjung Selor, Rabu (12/8/2020).
• Kisah Siswa Berprestasi di Tarakan, Jualan Keliling sambil Belajar, Igin Jadi Pengusaha Batu Bara
Risdianto menambahkan, upaya lainnya dengan Sosek Malindo.
Hal itu telah dibangun komunikasi yang efektif.
Tujuannya, agar pemenuhan transaksi ekonomi yang dilakukan, bisa memenuhi kebutuhan di wilayah perbatasan RI-Malaysia.
"Ada empat kerja sama dengan Malaysia, yakni BIMP-EAGA, Sosek Malindo, Pertahanan dan Hak of Borneo, serta kerja sama di bidang pariwisata.
• Kabid Humas Polda Kaltara Pertama Kombes Pol Berliando Dimutasi ke Riau, Ini Pesan dan Kesannya
Mungkin kita sempat mendengar adanya penutupan daerah perbatasan, namun melalui Sosek Malindo kita minta dibuka kembali pintu ekonomi perbatasan.
Itu semua merupakan upaya dari Pemprov Kaltara di bawah kepemimpinan Gubernur Irianto Lambrie, membantu pemenuhan kebutuhan warga kita di perbatasan," ujarnya.
• Kepala BPBD Kaltara Sebut Sekolah Belum Siap untuk Belajar Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19
Sementara itu, Kadis Perindagkop dan UKM Kaltara, Hartono mengatakan, untuk mengurangi disparitas harga di perbatasan, melalui pemberian Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan Sosek Malindo.
Selama ini, kata dia, program SOA dan Sosek Malindo telah berjalan dengan baik.
"Dengan adanya SOA wilayah perbatasan sangat terbantu. Banyak yang merasa terbantu, bahkan jalur darat banyak yang sudah terbuka. Sehingga pengiriman kebutuhan bahan pokok, atau bahan bangunan ke perbatasan menjadi mudah," ucapnya. (*)
Penulis: Amiruddin
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/kepala-bappeda-dan-litbang-kalimantan-utara-risdianto-tiga-dari-kiri.jpg)