Breaking News:

Pilkada Kaltara

KPU Kaltara Bongkar Kesulitan Tegakkan Protokol Kesehatan Covid-19 Jelang Pilkada Serentak

KPU Kaltara mengakui kesulitan menegakkan protokol kesehatan Covid-19 jelang Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Utara

TRIBUNKALTARA/AMIRUDDIN
Rakor KPU Kaltara bersama KPU kabupaten dan kota, terkait kesiapan kampanye pada Pilkada serentak 2020, Kamis (17/9/2020). 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kalimantan Utara ( Kaltara ) mengakui kesulitan menegakkan protokol kesehatan Covid-19 jelang Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Hal ini terlihat dari selama masa pendaftaran calon kepala daerah di Kalimantan Utara, masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan tim sukses maupun simpatisan.

Kondisi tersebut bukan tidak mungkin semakin mengkhawatirkan ketika para calon kepala daerah memasuki masa kampanye.

Kampanye kandidat dimulai pada 26 September sampai 5 Desember 2020 mendatang.

Ketua KPU Nunukan Rahman Sebut tak Ada Sanksi Bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan, Tapi Ada Ini

Pandemi Covid-19, Komisioner KPU Nunukan Mardi Gunawan Tidak Diizinkan Pulang ke Rumah

Sigap Jaga Stamina Suami Selama Persiapan Pilkada, Istri Ketua KPU Kaltara Siapkan Minuman Serai

KPU Kaltara mengakui kesulitan menegakkan protokol kesehatan Covid-19 lantaran belum ada regulasi yang mengatur sanksi, jika protokol kesehatan itu dilanggar.

Misalnya, ketika bakal calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan saat berkampanye.

"Ini susah, karena di regulasi dilarang ini dan itu, tetapi tidak ada sanksinya. Saya sudah baca regulasi berulang-ulang, tetapi tidak ada sanksi," kata Komisioner KPU Kaltara, Hariyadi Hamid, kepada TribunKaltara.com, Kamis (17/9/2020).

Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pilkada serentak, jika bakal calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan, tidak bisa membatalkan pencalonan.

Tetapi lebih banyak memberikan imbauan, bagi bakal calon kepala daerah agar taat protokol kesehatan.

"Kita harap mereka atau peserta pemilu sadar sendiri, dan menaati protokol kesehatan. Biar masyarakat yang memberikan sanksi, jika bakal calon kepala daerah melanggar, dan dianggap itu tidak baik," tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Amiruddin
Editor: Cornel Dimas Satrio
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved