Bongkar Bobrok Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir Tegaskan Posisi dan Peran Ahok
Menteri BUMN Erick Thohir justru memberikan kewenangan penuh kepada Ahok setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu blak-blakan bongkar bobrok Pertamina.
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri BUMN Erick Thohir justru memberikan kewenangan penuh kepada Ahok setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu blak-blakan bongkar bobrok Pertamina.
Setelah bobrok Pertamina dibongkar Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok, Erick Thohir langsung turun tangan.
Erick Thohir dan Ahok terlibat pertemuan dan pembicaraan serius terkait Pertamina, serta kelanjutan nasib Ahok di perusahaan minyak dan gas negara itu.
Uniknya, meski melancarkan kritik tajam terhadap Pertamina, posisi Ahok sebagai Komisaris Utama tetap aman.
Bahkan Erick Thohir menegaskan peran Ahok untuk fokus membenahi internal Pertamina.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik direksi Pertamina.
• Bupati Asmin Laura Joget TikTok Bersama Masyarakat, Buka Paras Festival Nunukan 2020
• Jubir Dinas Kesehatan Bulungan dr Heriyadi Suranta Beber ada 10 Kluster Covid-19, 46 Pasien Dirawat
• Positif di Tiga Persen, Airlangga Hartarto Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terkontraksi
• Bupati Nunukan Asmin Laura Borong Produk UMKM di Paras Festival, Pengunjung Ikut Dibelikan
Menurut Arya Sinulingga, dalam pertemuan itu Erick Thohir hanya menanyakan kepada Ahok permasalahan yang sedang terjadi di Pertamina sehingga Ahok melayangkan kritik tersebut.
Setelah itu Erick Thohir meminta Ahok membenahi internal Pertamina karena ia bagian dari sistem di perusahaan migas pelat merah itu.
"Cuma diingatkan Pak Erick, supaya Pak Ahok kan Komut (komisaris utama).
Sebagai Komut dia punya kewenangan di internal Pertamina.
Jadi dia bisa menyelesaikannya di internal.
Karena beliau punya wewenangnya di sana," kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9/2020).
"Dan beliau pengawas di situ.
Dan beliau punya hak untuk memanggil rapat semua direksi semua.
Jadi kalau dia merasa ada yang tidak benar harus dibenarkan.