KABAR DUKA, Sempat Dibantu Prabowo, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Meninggal Dunia, Diduga Covid-19

Kami saat ini tengah melihat rencana Perppu APBN-P yang diajukan pemerintah kepada kita," kata Soepriyatno kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (30/3/2020) lalu.

Menurutnya, dua hal yang seharusnya menjadi fokus APBN-P adalah penyelesaian wabah covid-19 (corona) dan pemulihan ekonomi.

"Kami melihat rencana solusi dari pemerintah untuk menangani dua isu ini," kata Soepriyatno.

Memburuknya situasi tersebut, menurutnya, cukup relevan apabila KPU sebagai pihak penyelenggara memilih untuk menunda pelaksanaan pilkada.

"Bisa ditunda setahun atau dua tahun. Sebab, menyangkut anggaran juga," katanya.

"Sekarang, anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya di ekonomi. Sebab, dampaknya luar biasa, ini bukan main-main," katanya menambahkan.

Di bidang ekonomi, Soepriyatno menyebut adanya pelemahan sektor industri dan wirausaha.

"Jangan sampai para pengusaha melakukan PHK. Ini malah bikin runyam lagi. Sehingga, disini lah peran pemerintah akan hadir," katanya.

Apabila dipaksakan, selain peserta pemilu, risiko yang sama juga akan diterima oleh penyelenggara pemilu apabila tetap melanjutkan tahapan di tengah pandemi.

"Pilkada kan juga ada tahapan. Beberapa tahapan kalau sudah dilakukan dalam situasi seperti ini kan juga repot," katanya saat dikonfirmasi kembali pada Mei lalu.

Pemerintah juga diharapkan untuk berpikir ulang yang dinilai memaksakan jadwal pemungutan suara.

Jangankan memikirkan figur pemimpin, rakyat saat ini masih disibukkan dengan pengendalian virus corona atau Covid-19 berserta dampaknya.

Yang kini bukan hanya pada kesehatan, namun juga sosial ekonomi.

"Bagaimana mungkin mencari (memilih) bupati dan walikota seperti saat ini?

Rakyat masih susah," lanjut Anggota DPR RI dari dapil Jatim ini.