Breaking News:

Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja

Seruan Pemerintah Tentang Judicial Review ke MK, Dosen Unmul Harry Sebut Apa-apa Diselesaikan di MK

Presiden Joko Widodo menyerukan pihak-pihak yang tidak setuju adanya UU tersebut bisa mengajukan uji materi (Judicial Review) ke MK RI

TRIBUNKALTIM.COM
Aksi Massa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pada Kamis (8/10/2020) 

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menuai penolakan banyak pihak, dan membuat pemerintah Republik Indonesia angkat bicara. Melalui siaran pers dari Istana Negara, sore (9/10/2020) kemarin, Presiden Joko Widodo menyerukan pihak-pihak yang tidak setuju adanya UU tersebut bisa mengajukan uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Menanggapi hal tersebut Harry Setya Nugraha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Anggota Aliansi Akademisi Menolak UU Cipta Kerja, mengungkapkan, seperti mengulang cerita yang sudah-sudah, kini pemerintah dan berbagai pihak mulai memberikan narasi-narasi untuk menyampaikan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja melalui kanal pengujian UU (Judicial Review) di MK.

Selain demonstrasi (penyampaian hak di muka umum) langkah-langkah konstitusional yang memang dapat ditempuh setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan mengajukan Judicial Review baik secara formal maupun materil kepada MK.

"Tetapi begitu disayangkan ketika makin kesini, proses pembentukan UU seakan membuat MK tak lebih seperti "tong sampah". Jauh dari kodratnya sebagai the guardian of constitution. Dengan gampangnya para pembentuk UU mengatakan bahwa "jika tidak setuju terhadap UU yang disahkan, silahkan saja ajukan JR ke MK" yang pada akhirnya membuat apa-apa diselesaikan di MK dan apa-apa diselesaikan di MK," Jelas Harry pada Tribunkaltim.co, Sabtu (10/10/2020) pagi.

Pandemi Covid-19, Tiap Kegiatan Sosial Kuantitas Orang yang Hadir Maksimal 30 Orang

Christian Eriksen Mulai Gerah di Inter Milan, Masih Ada Peluang Emas Unjuk Gigi Hadapi AC Milan

Gegara Pandemi Covid-19 Festival Mahakam ke - XX di Kota Samarinda Terpaksa Ditunda

Pernyataan-pernyataan seperti itu, lanjut Harry, ialah pernyataan politis. Mencoba menjadikan dasar konstitusional sebagai basis (statement politis berkedok). 

"Tak salah kemudian banyak pihak yang pada akhirnya beranggapan bahwa makin ke sini jalannya pemerintahan semakin terasa aroma orde barunya," sebutnya.

Memang benar oleh konstitusi negara kita, MK diberikan kewenangan untuk menguji UU. Hanya saja Harry mengingatkan bahwa, tidak bijak sekiranya pembentuk UU terus menjadikan MK sebagai kanal pembuangan terhadap UU yang mendapat penolakan publik.

"Kerja-kerja pembentukan UU seharusnya dapat meminimalisir agar hadirnya UU tidak lantas kemudian berakhir di MK," ucap Harry.

"Tidak semua penolakan atas hadirnya suatu UU itu terjadi oleh karena UU a quo bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Jauh lebih daripada itu, penolakan justru tidak jarang hadir oleh karena UU a quo abai terhadap nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan bahkan nilai keadilan yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam UUD NKRI Tahun 1945 sebagai nilai instrumental," sambungnya.

Cinta Segi Empat Berakhir Petaka, Korban Selingkuhan Dihabisi Setelah Ancam Sebarkan Chat WhatsApp

Berdalih Istri Sakit Asma, Pria Ini Cabuli Anak Tiri yang Berusia 13 Tahun hingga Hamil 7 Bulan

Ini juga yang membuat tidak jarang proses-proses pengujian formal dan materil kandas atau gagal di MK. Teman-teman pembentuk UU seharusnya sadar dan membuka mata bahwa semakin banyak kerja MK dalam menguji UU, berarti merupakan bentuk kegagalan para pembentuk UU untuk menghadirkan produk-produk UU yang partisipatif, responsif dan sejalan dengan apa yang dikehendaki rakyat.

"Dapat diketahui, terhitung sejak MK berdiri pada tahun 2003 hingga saat ini (2020), tercatat sebanyak 1403 perkara pengujian UU diregistrasi di MK dengan jumlah UU yang diuji sebanyak 708 UU. Tentu ini sungguh sangat disayangkan," ungkap Harry

Harry juga menyesalkan pada aksi massa yang digelar banyak daerah berakhir dengan tindakan-tindakan represif aparat maupun pengerusakan fasilitas publik oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

(*)

Editor: Junisah
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved