SBY Gerah Dituduh Aktor di Balik Demo Tolak UU Cipta Kerja, Bos Demokrat Singgung Nama Luhut

"Tapi yang paling bisa menjawab (siapa aktornya), yang paling bisa mengklarifikasi semuanya ini ya beliau-beliau dan saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat mesti mau menjelaskan itu.

Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," sambung SBY.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding adanya sosok aktor intelektual yang memobilisasi unjuk rasa penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Perencanaan aksi unjuk rasa konon sudah disusun sebelum RUU disahkan.

"Sebenarnya pemerintah sudah tahu siapa aktor di balik demo itu. Jadi, kami tahu siapa yang menggerakkan, kami tahu siapa sponsornya, kami tahu siapa yang membiayainya," ujar Airlangga Hartarto dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (8/10/2020) .

Namun, Airlangga Hartarto tidak menjelaskan secara spesifik aktor intelektual penggerak unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja yang dimaksud.

Tak Berusaha melawan negara

Dua fraksi yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Tujuh fraksi partai pendukung RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mantan Presiden RI, SBY mengungkap alasan mengapa Partai Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melawan negara.

Menurut SBY, masih terdapat substansi dalam RUU Cipta Kerja yang bermasalah, baik itu pasal-pasal dan konsen pemerintah, seperti untuk menciptakan lapangan kerja, investasi dan perekonomian.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Bakal Loncat ke PDIP? Anak Buah Megawati Buka Pintu ke Eks Demokrat

"Yang dipikirkan oleh Fraksi Demokrat itu di sana sini masih ada masalah, jadi perlu waktu lah untuk menuntaskan supaya clear," ujarnya.

SBY juga mengatakan, partai Demokrat menolak RUU tersebut disahkan karena menuai penolakan dari elemen masyarakat seperti kelompok pecinta lingkungan, petani, dan masyarakat di daerah.

Oleh karenanya, jika RUU tersebut tetap disahkan, maka akan menimbulkan perlawanan yang besar.