Di Pentagon, Ini Sejumlah Kerja Sama yang Diteken Prabowo dengan Menhan Amerika Serikat
Di Pentagon, ini sejumlah kerja sama yang diteken Prabowo Subianto dengan Menhan Amerika Serikat.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Di Pentagon, ini sejumlah kerja sama yang diteken Prabowo Subianto dengan Menhan Amerika Serikat.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat sejak Jumat (16/10/2020), guna memenuhi undangan mitranya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper.
Dilaporkan, Prabowo Subianto disambut hangat oleh para pejabat Amerika Serikat yang telah menanti di Pentagon.
Kunjungan tersebut berlangsung hangat dan produktif yang menunjukkan kedekatan dan arti penting kerja sama bilateral RI-AS, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sebagai salah satu pilar hubungan bilateral kedua negara.
Dalam kunjungan ke Pentagon markas besar tentara Amerika Serikat, Prabowo dan delegasi RI lainnya juga dijamu dalam acara santap siang.
Acara tersebut turut dihadiri Dubes RI untuk AS Muhammad Lutfi, dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC Marsekal Pertama Age Wiraksono.
Baca juga: LAGI Tindakan Represif Ponsel Wartawan Samarinda Direbut Pamdal DPRD Kaltim Saat Liput Rapat Banggar
Baca juga: Menkopolhukam Mahfud MD Perintahkan Aparat tak Bawa Peluru Tajam Saat Amankan Demo 20 Oktober 2020
Baca juga: Apakah Presiden Jokowi Putuskan 28 & 30 Oktober Cuti Bersama? Ini Catatan Lengkap Rapat Terbatas
Baca juga: Skill Persis Pogba, Paolo Maldini Kebelet Datangkan Pemuda Pilar Ajax Ryan Gravenberch ke AC Milan
Dilansir dari siaran pers yang diterima Kompas.com, lawatan resmi ini merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang secara aktif dijalankan oleh Menhan RI dengan mitranya dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat yang merupakan salah satu mitra strategis RI.
Selain berbagi pandangan mengenai keamanan regional, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan, kedua Menhan secara khusus membahas pula mengenai upaya meningkatkan kegiatan kerja sama militer dan keamanan maritim.
Menhan RI juga mengapresiasi dukungan Amerika Serikat dalam upaya memodernisasi alutsista Indonesia.
Kunjungan Menhan Prabowo Subianto tercatat telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain terkait kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk taruna/kadet TNI di berbagai lembaga pendidikan militer di Amerika Serikat.
Selain itu, kedua Menhan sepakat untuk bekerja sama dalam rangka melakukan repatriasi jenazah tentara Amerika Serikat yang hilang di Indonesia selama Perang Dunia II.
Di akhir pertemuan, Menhan Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Amerika Serikat atas bantuan ventilator untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.
Kunjungan Prabowo Dibela Pejabat AS
Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan akan menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Pentagon, markas militer Amerika Serikat.
Amerika Serikat telah mencabut larangan terhadap Prabowo untuk masuk ke negara itu terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan militer, seperti di Timor Timur.
Namun sejak diangkat menjadi Menteri Pertahanan RI tahun lalu, Pemerintahan Trump telah menganggap Prabowo sebagai tokoh kunci untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia.
Apalagi setelah Washington memperhatikan jika militer Indonesia sedang dibujuk oleh Rusia dan China.
Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo yang dijadwalkan juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.
"Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang ditunjuk Presiden Indonesia, yang terpilih dua kali, dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat yang tak mau disebut namanya.
"Dia adalah rekanan kami, kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra."
Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington DC, setelah Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Rusia.
Amnesty International dan pendukung hak asasi manusia lainnya mengecam keputusan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk memberinya visa.
Sudah hampir 20 tahun Amerika Serikat menolak memberikan visa untuk bisa ke negaranya, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Boston University.
Di tahun 2012, Prabowo pernah mengatakan visa ke Amerika Serikat juga ditolak, setelah ia dituduh memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang pada tahun 1998 yang berakhir dengan turunnya presiden Suharto.
"Keputusan Departemen Luar Negeri untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah benar-benar kebalikan secara tiba-tiba dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada," kata Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS, Joanne Lin.
Joanne menyebut kunjungan Prabowo menjadi sebuah "bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia".
Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer Amerika Serikat kepada unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia, ikut mengecam keputusan pemerintahan Trump.
Ia mengatakan Prabowo Subianto "tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini."
"Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden [Trump] dan Menteri Luar Negeri [Amerika Serikat] sekali lagi telah menunjukkan jika bagi mereka 'hukum dan ketertiban' adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan," katanya.
Prabowo diketahui mendaftar militer pada usia 19 dan enam tahun kemudian bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat.
Ia memimpin Tim Mawar yang dituduh menculik aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menggulingkan Soeharto.
Tiga belas aktivis sejak saat itu masih hilang.
Prabowo secara konsisten membantah keterlibatannya dalam setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Jakarta, Timor Timur, dan juga Papua Barat.
Tapi Prabowo menjadi pemain politik, yang telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden.
Sementara itu, Amerika Serikat diperkirakan akan memperbarui peringatan ke Jakarta soal pembelian senjata besar-besaran dari Moskwa.
Menurut sejumlah ahli, membeli jet tempur Rusia dapat memicu sanksi AS di bawah Undang-Undang Menangkal Musuh AS dengan Sanksi (CAATSA).
"Kami mengangkat masalah risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan Kementerian Pertahanan," kata pejabat AS itu.
Kementerian Pertahanan RI menolak mengomentari perjalanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat.
Di daftar keinginan Indonesia diantaranya adalah "peta jalan" untuk mendapatkan jet tempur F-35, menurut salah satu pejabat Indonesia kepada Reuters yang tak mau namanya dimuat.
"[Tapi] sejujurnya kami tidak berharap banyak," katanya.
(*)
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
