Breaking News:

Bawaslu Kubar

Bawaslu Kutai Barat Akui Selama Kampanye Pilkada Banyak Menerima Aduan Masyarakat

Bawaslu tingkat Kabupaten Kutai Barat mengaku telah menerima banyak aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pilkada.

TRIBUNKALTIM.CO
Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Risma Dewi saat menyampaikan adanya laporan yang diterima terkait dugaan pelanggaran Kampanye di Kutai Barat 

TRIBUNKALTARA.COM, SENDAWAR - Menjelang pelaksanaan melihat calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur pada 9 Desember 2020 mendatang,

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) tingkat Kabupaten Kutai Barat mengaku telah menerima banyak aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pilkada.

Hal itu disampaikan langsung oleh ketua Bawaslu Kutai Barat, Risma Dewi saat ditemui Tribunkaltara.com, di Kantor KPU Kutai Barat, Rabu (21/10/2020).

Menurut Risma Dewi laporan pengaduan masyarakat tersebut saat ini tengah dalam tahap pengkajian oleh tim Bawaslu.

" Ada beberapa laporan yang memang kita juga perlu bukti-bukti yang akurat dan tapi kita belum bisa mempublikasikan nanti kalau sudah terjadi rekomendasi maupun tindak lanjut itu mungkin akan kita publikasikan secara langsung kepada kawan-kawan," katanya.

Terdengar Suara Tembakan di Mushola, Polisi di Selayar Sulawesi Selatan Tewas, Berikut Kronologinya

Jadi Pahlawan AC Milan Kalahkan Inter Milan di Liga Italia, Bukti Zlatan Ibrahimovic Layak Bertahan

TNI Antar Pulang Mahasiswa Usai Demonstrasi di Patung Kuda Jakarta, Puluhan Pelajar Diamankan Polisi

Risma Dewi menuturkan pihaknya saat ini memfokuskan pada pengawasan netralitas mulai dari tenaga kerja kontrak (TKK), honorer, hingga ASN.

Salah satu yang menjadi prioritas adalah pengawasan melalui media sosial.

"Memang pontensi netralitas ini cukup tinggi karena dugaan-dugaan yang menjadi pengawasan ketat kita itu di medsos yang mudah kita kontrol maupun kita pantau.

Dan netralitas merupakan salah satu hal yang kami jadikan fokus pengawasan kami di tahap kampanye ini karena memang ada hal-hal yang sangat riskan sekali terjadi karena ada surat kesepakatan bersama antara KSN, Mendagri,Bawaslu dan KPU tentang pengawasan netralitas yang mana dulu tidak mencakup sampai ke honorer sekarang itu sudah sampai ditingkat honorer untuk melakukan pengawasan baik itu dari TKK maupun ASN itu sendiri," jelasnya.

Bank Indonesia Kalimantan Utara Gelar Webinar Soal Ketahanan Pangan, Jaga Inflasi Tetap Rendah

Kisah Karier Chef Renatta, Terkuak Bermula dari Kehabisan Masa Berlaku Visa Bekerja di Selandia Baru

Meski demikian, Risma Dewi belum menyebutkan secara gamblang jumlah laporan dan sumber laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ia terima,

hanya saja dia menegaskan apabila dalam tahap pengajian dilapangkan terbukti melakukan pelanggaran Pilkada maka langsung dilakukan tindakan khusus berupa

" Dan sampai saat ini kan netralitas ASN yang sudah kita tangani adalah yang kemarin dan tahapan kampanye ini kita akan coba mengkaji apakah unsur-unsur itu memenuhi atau tidak didalam proses pengkajian.

Kalau kita publikasikan dan ternyata tidak memenuhi unsur itu kita menyalahi aturan juga," pungkasnya.

(*)

Editor: Junisah
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved