Setelah Politikus PDIP, Kini IPW Desak Polisi Proses Kasus Hukum Pimpinan FPI Rizieq Shihab

TRIBUNKALTARA.COM - Setelah politikus PDIP, Henry Yosodiningrat, kini IPW desak polisi proses kasus hukum Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Politikus PDIP Henry Yosodiningrat sempat membuat heboh dengan mendesak polisi agar kasus hukum yang menimpa Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab ( HRS ) kembali mencuat untuk segera diproses.

Kali ini giliran Indonesia Police Watch ( IPW ) yang meminta hal serupa ke polisi

Adapun HRS menurut IPW harus segera mempertanggungjawabkan agar kasusnya selesai.

"Dari pendataan IPW, ada 9 kasus yang membelit Rizieq Shihab.

Tapi hanya satu kasus yang menjerat Rizieq sebagai tersangka, yaitu penodaan terhadap simbol negara, Pancasila, yang diproses Polda Jawa Barat," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).

Menurut Neta, harus ada kepastian hukum terhadap kasus-kasus Habib Rizieq, apakah akan diSP3 atau diteruskan kepolisian sehingga kepolisian harus menjelaskannya kepada publik.

"Sedangkan masalah terakhir yang membelit pimpinan FPI itu sebelum meninggalkan Indonesia adalah Rizieq Shihab dilaporkan ke polisi dalam kasus yang berbau asusila."

"Kasus ini dilaporkan Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi pada Senin, 30 Januari 2017," katanya.

Baca juga: Buntut Ucapan soal Habib Tukang Obat saat Singgung Rizieq Shihab, Nikita Mirzani Kena Batunya

Neta menambahkan Polda Metro Jaya sempat memprosesnya dan kemudian terhenti karena Rizieq Shihab pergi ke Arab Saudi dan hingga kini baru kembali lagi ke Tanah Air.

"Dengan kembalinya Rizieq Shihab ke tanah air, Polri harus segera memanggil atau menjemputnya untuk menjalani pemeriksaan," lanjut Neta.

Sebagai warga negara yang baik Rizieq diharapkan patuh hukum agar kasus yamg membelitnya cepat selesai.

" Habib Rizieq harus paham siapa pun dia di depan hukum statusnya sama," pungkasnya.

Jangan Ragu Tahan Rizieq

Sebelum Neta yang menyinggung soal kasus Habib Rizieq, politikus PDIP Henry Yosodiningrat lebih dulu melakukan hal serupa.