Pencopotan 2 Jenderal Kapolda Imbas Acara Habib Rizieq Atas Printah Jokowi? Istana Beri Sinyal
Benarkah bukan Kapolri Idham Azis di balik pencopotan 2 Jenderal Kapolda imbas acara Habib Rizieq ? Nama Presiden Jokowi terseret, Istana beri sinyal
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Benarkah bukan Kapolri Idham Azis di balik pencopotan 2 Jenderal Kapolda imbas acara Habib Rizieq ? Nama Presiden Jokowi ikut terseret, Istana beri sinyal.
Tak sedikit yang meragukan pencopotan 2 Jenderal Kapolda imbas acara Habib Rizieq, merupakan murni keputusan Kapolri Idham Azis.
Pasalnya 2 Jenderal Kapolda yang dipecat itu ada satu yang disebut-sebut masuk bursa calon Kapolri, yakni eks Kapolda Metro Jaya, Nana Sudjana.
Terlebih Nana Sudjana selama ini dikenal sebagai Jenderal di lingkaran Presiden Jokowi atau Geng Solo.
Kini Istana memberikan sinyal pencopotan 2 Jenderal Kapolda yakni Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana dan Kapolda Jabar, Rudy Sufahriadi, berasal dari perintah Presiden Jokowi.
Meski tak menyebut nama Presiden Jokowi, istana mengakui bahwa pencopotan dua kapolda terkait kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizieq merupakan perintah pimpinan tertinggi.
Isyarat itu disampaikan ketika memperoleh pertanyaan benarkah pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi atas perintah Jokowi?
Pihak Istana memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar atas arahan pimpinan tertinggi.
"Ya pasti ini arahan dari pimpinan tertinggi."
"Yang jelas bahwa Presiden sangat menyesalkan bahwa ada kelompok yang seolah-olah bisa mengesampingkan protokol kesehatan."
"Artinya ada kelompok yang seolah di atas hukum," kata Donny saat dihubungi, Selasa (17/11/2020).
Ia menambahkan pencopotan tersebut merupakan langkah objektif akibat terjadinya kerumunan massa di acara pernikahan anak Pimpinan FPI Rizieq Shihab di Jakarta dan acara di Megamendung, Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Karena itu, ia menilai wajar langkah pencopotan kedua Kapolda tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi Kapolda lainnya.
Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga tak ada yang bisa bebas dari hukum, termasuk penegakkan hukum di era pandemi Covid-19.
"Negara kita negara hukum sehingga semua warga negara sama di mata hukum apapun profesinya.
Dan harus bertanggung jawab jika melanggar," tutur Donny.
Sebelumnya diberitakan, pencopotan kedua Kapolda itu tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 16 November 2020.
Baca juga: Fahri Hamzah Berkoar Singgung 2 Jenderal Kapolda yang Dicopot Idham Azis, Negara Salah Tingkah
Baca juga: Siap Amankan Pilkada, Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiyono : Jangan Coba-coba Goda TNI-Polri
"Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolda Jawa Barat,” ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020).
Dalam telegram itu, Nana Sudjana akan menduduki jabatan baru sebagai Koorsahli Kapolri.
Jabatan Nana Sudjana selaku Kapolda Metro Jaya akan diemban oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Muhammad Fadil Imran.
Sementara itu, Rudy Sudahriadi dimutasi menjadi Widyaiswara Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Posisi Kapolda Barat akan diisi oleh Aslog Kapolri Irjen Ahmad Dofiri.
Argo tak menjelaskan secara lebih terperinci mengenai alasan pencopotan kedua Jenderal polisi berbintang dua tersebut.
Baca juga: Idham Azis Berani Copot Jenderal Orang Dekat Jokowi Geng Solo, Ada Motif Bursa Calon Kapolri?
Namun, diketahui terjadi sejumlah kerumunan massa belakangan ini di daerah Jakarta dan Jawa Barat yang melibatkan Rizieq Shihab.
Tak Perlu Dibesar-besarkan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pencopotan dua Kapolda akibat tidak menegakkan aturan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing, tidak perlu dibesar-besarkan.
"Menurut saya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan, biarkan saja Polri tetap dalam profesionalismenya dan kita support terus supaya bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya," kata Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Menurut Dasco, Kapolri Jenderal Idham Azis memang sudah menetapkan beberapa aturan kepada jajarannya untuk penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.
Namun, Dasco menilai mutasi di jajaran pejabat Polri merupakan hal yang biasa dilakukan Kapolri.
"Rotasi adalah hal yang biasa di dalam tubuh polri. Di Kepolisian Republik Indonesia itu ada parameter-parameter," ujar politikus Gerindra.
"Sehingga penilaian terhadap apakah itu sudah dijalankan dengan baik atau tidak, itu ada pada Kapolri, sehingga segala sesuatu kita serahkan kepada Kapolri untuk menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh Kapolri," sambung Sufmi Dasco.
Sufmi Dasco pun mengimbau kepada semua pihak untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah, agar Indonesia cepat terbebas dari Covid-19.
"Protokol Covid-19 harus dijalankan, 3M harus kita jalankan, sehingga pandemi yang ada di Indonesia ini bisa dikendalikan.
Ini yang memang harus dijalankan dan ditepati oleh masyarakat," tutur Dasco.
Diketahui, Kapolri melakukan mencopot jabatan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi.
Hak tersebut karena keduanya tidak melaksanakan perintah dalam penegakan protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
Sayangkan Kerumunan Massa
Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti ikut menanggapi polemik kerumunan massa di acara Habib Rizieq Shihab.
Ia menyayangkan kerumunan massa tersebut terkesan dibiarkan oleh kepolisian setempat.
Padahal, ia menyebut polisi seharusnya mampu untuk menganalisa keamanan sehingga dapat mencegah kerumunan.
"Kepolisian dalam melaksanakan tindakan preventif seharusnya mampu mendeteksi dan menganalisa keamanan."
"Melakukan koordinasi dengan stakeholders dan pemangku kebijakan, untuk preventif misalnya melakukan patroli-patroli pencegahan kerumunan dan lain-lain."
"Tapi faktanya malah terkesan ada pembiaran atau kegamangan dari kepolisian, termasuk untuk melaksanakan penegakan hukum," kata Poengky pada Senin (16/11/2020), dikutip dari Kompas.com.
Buntut dari kerumunan massa itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya.
Hal itu lantaran keduanya dianggap lalai menegakkan protokol kesehatan.
Poengky menilai pencopotan tersebut harus menjadi pelajaran bagi anggota kepolisian lain dalam melaksanakan protokol kesehatan.
"Pencopotan kapolda ini harus menjadi pelajaran bagi yang lain agar bersikap tegas dan sesuai aturan hukum dalam melaksanakan protokol kesehatan," kata Poengky.
Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Tito Karnavian, Panglima TNI, dan Kapolri Idham Azis, Perintah Langsung Eksekusi
Ia menjelaskan, Polri memiliki peran dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk membantu pemerintah, termasuk pemerintah daerah.
Terlebih, polisi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Oleh karena itu, seorang kapolda harus berkoordinasi dengan gubernur di daerah masing-masing untuk mewujudkan perannya.
Selain itu, kapolda juga harus memastikan tindakan preemtif dan preventif dilakukan dengan baik sebelum melakukan penegakan hukum.
Menurut pandangannya, tindakan preventif dan preemtif terhadap kerumunan massa di acara Habib Rizieq kurang dilakukan oleh kedua kapolda.
Akibatnya, terjadi kegiatan yang melibat kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.
Untuk itu, ia menilai, pencopotan kedua kapolda merupakan sanksi tegas dari Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.
"Apalagi Kapolri sejak awal wabah Covid-19 sudah mengeluarkan Maklumat Kapolri."
"Yang menekankan solus popoli suprema lex esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," tegas Poengky.
Diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dicopot jabatannya oleh Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.
Sebelumnya diberitakan, acara yang digelar pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, pada Sabtu (14/11/2020) menuai polemik.
Pasalnya, acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri keempat Habib Rizieq itu memicu kerumunan massa.
Puluhan ribu orang yang hadir dalam perhelatan itu menjadi tidak terbendung hingga tumpah ruah dan berimpitan.
Akhirnya, massa yang berbondong-bondong itu menyulitkan penerapan protokol kesehatan, terutama untuk jaga jarak fisik.
Padahal, Indonesia masih berada di situasi pandemi yang rawan terjadi penularan Covid-19.
Oleh karena itu, acara tersebut menuai kecaman dari publik.
(Tribunnews.com/Inza Maliana, Kompas.com/Devina Halim)
(*)
