Perintah Kapolri Idham Azis ke Para Polisi Jelang Pilkada 9 Desember 2020, Singgung Operasi Senyap
Perintah Kapolri Jenderal Idham Azis ke para polisi jelang Pilkada 9 Desember 2020, singgung operasi senyap.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Perintah Kapolri Jenderal Idham Azis ke para polisi jelang Pilkada 9 Desember 2020, singgung operasi senyap.
Dua puluh hari menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2020, Kapolri Jenderal pol Idham Azis akhirnya turun tangan memberikan perintah langsung ke para personel Polri.
Tak cuma mengingatkan soal netralitas, Jenderal Idham Azis juga menyinggung soal operasi senyap.
Namun kali ini Idham Azis memerintahkan agar polisi tak terlibat dalam operasi senyap menjelang Pilkada 9 Desember 2020.
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memerintahkan seluruh anggotanya untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Eks Kabareskrim Polri itu mengingatkan tugas Polri hanya untuk mengamankan jalannya Pilkada.
Baca juga: Daftar Mutasi Besar-besaran Personel Polri, 2 Bulan Jelang Kapolri Jenderal Idham Azis Pensiun
"Masalah netralitas anggota Polri juga sudah saya sampaikan, tidak boleh di antara kita semua ini berpolitik.
Kita tugasnya cuma menjaga, melayani, mengamankan jalannya pilkada," kata Idham Azis dalam video conference kepada seluruh Polda jajaran pada Selasa (17/11).
Idham Azis juga mengingatkan tidak ada boleh ada satupun jajarannya yang melaksanakan operasi yang menjurus kepada sikap tidak netral dalam Pilkada Serentak 2020.
"Tidak ada operasi senyap, tidak ada operasi khusus, operasi gelap, menjalankan saja perintah apa yang harus kita koordinasikan dengan KPU, Bawaslu, TNI.
Kita hanya itu yang kita kerjakan," ujarnya.
Baca juga: RESMI, Reuni 212 Tak Diizinkan Institusi Idham Azis, FPI dkk Siapkan Agenda Lain Bareng Habib Rizieq
Di sisi lain, Idham Azis juga meminta seluruh Kapolda dan jajarannya memahami dan dapat melaksanakan instruksi tersebut.
Jika ada yang melanggar, pihaknya tidak segan akan melakukan penindakan.
"Kalau ada anggota yang melanggar jelas pasti saya suruh periksa, baik disiplin maupun kode etik.
Tidak ada tawar menawar urusan netralitas ini. Bhayangkara kita punya hak suara tapi biarkan sampaikan ke Bhayangkara suaranya nanti di kotak suara saja," pungkasnya.
