Breaking News:

Telegram Kapolri Jenderal Idham Azis, Hati-hati Polisi Tak Boleh Sembarangan Foto Maupun Selfie

Berikut telegram Kapolri Jenderal Idham Azis, hati-hati polisi tak boleh sembarangan foto maupun selfie, pelanggar bakal disanksi.

Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews
Kapolri Jenderal Idham Azis terbitkan telegram, ingatkan polisi tak bisa sembarangan foto dan selfie. (Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews) 

TRIBUNKALTARA.COM - Berikut telegram Kapolri Jenderal Idham Azis, hati-hati polisi tak boleh sembarangan foto maupun selfie, pelanggar bakal disanksi.

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis kembali menerbitkan telegram untuk jajarannya.

Melalui surat telegram Kapolri nomor STR/800/XI/HUK.7.1./2020 tertanggal 20 November 2020, Jenderal Idham Azis mengingatkan polisi tak boleh sembarangan foto maupun selfie.

Telegram tersebut ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo atas nama Kapolri

Dalam telegram tersebut, Idham Azis melarang jajarannya berfoto atau berswafoto dengan gaya tertentu yang berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menuding keberpihakan anggota kepolisian selama Pilkada Serentak 2020.

"Dilarang foto/ selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk, jari jempol, maupun dua jari membentuk huruf 'V' yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri," demikian bunyi surat yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Minggu (22/11/2020).

Selain itu, anggota kepolisian juga dilarang berfoto bersama dengan calon kepala daerah serta massa simpatisan paslon.

Baca juga: IPW Beberkan Peta Bursa Calon Kapolri Usai Idham Azis Mutasi Jenderal Polri Imbas Kasus Habib Rizieq

Baca juga: Daftar Mutasi Besar-besaran Personel Polri, 2 Bulan Jelang Kapolri Jenderal Idham Azis Pensiun

Baca juga: Copot Jenderal Lingkaran Jokowi, Kapolri Idham Azis Terbitkan Telegram Rahasia Libatkan Listyo Sigit

Personel Polri juga dilarang membantu deklarasikan paslon, dilarang memberi atau meminta atau mendistribusikan janji hingga bantuan dalam bentuk apapun, serta dilarang menggunakan dan menyuruh orang lain memasang atribut Pemilu.

Lalu, anggota polisi dilarang hadir atau menjadi pembicara dalam kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, dan pertemuan partai politik, kecuali dalam rangka pengamanan berdasarkan surat perintah tugas.

"Dilarang mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon kepala daerah, baik melalui media massa, media online, dan media sosial," demikian bunyi surat tersebut.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved