Menteri KKP Ditangkap KPK
Terungkap Keberadaan Firli Bahuri saat KPK Tangkap Anak Buah Prabowo Subianto, Edhy Prabowo
Terungkap keberadaan Ketua KPK Firli Bahuri di Kalimantan Utara ( Kaltara ), setelahanak buah Prabowo Subianto, Edhy Prabowo terjaring OTT
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Terungkap keberadaan Ketua KPK Firli Bahuri saat Komisi Pemberantasan Korupsi tangkap anak buah Prabowo Subianto, Menteri KKP Edhy Prabowo.
Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring Operasi Tangkap Tangan ( OTT ), KPK hingga kini belum menyampaikan rilis resmi terkait kasus yang menimpa anak buah Prabowo Subianto di Gerindra.
Bahkan keberadaan Ketua KPK Firli Bahuri menjadi tanda tanya, lantaran diketahui tak berada di Jakarta saat KPK menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo.
Belakangan terkuak keberadaan Firli Bahuri sesaat setelah KPK menangkap anak buah Prabowo Subianto di Gerindra, atas dugaan korupsi ekspor benih lobster ( benur ).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri, diketahui saat ini berada di Kalimantan Utara ( Kaltara ), Rabu (25/11/2020) sore.
Kunjungan Firli Bahuri ke Kaltara, hanya hitungan jam setelah KPK melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Menteri KKP Edhy Prabowo dicokok KPK di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Rabu dini hari tadi.
Baca juga: Mahfud MD Bongkar Obrolannya dengan Ketua KPK di Twitter Setelah Edhy Prabowo Terjerat Kasus Korupsi
Pantauan TribunKaltara.com, Firli Bahuri tiba di Gedung Gabungan Dinas Kaltara, Jl Rambutan Tanjung Selor sekira pukul 15.34 Wita sore ini.
Mantan Kabaharkam Mabes Polri itu tiba di Gedung Gabungan Dinas Kaltara menggunakan Toyota Fortuner berwarna hitam, dengan nomor polisi KU 86.
Ketua KPK Firli Bahuri terlihat mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam.
Di kerah bajunya terlihat tiga bintang, identik dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi yang kini disandangnya.
Pengamanan terhadap jebolan Akpol 1990 itu terlihat ketat.
Tiga pria berbadan tegap yang merupakan pengawal pribadi (walpri) terlihat mengawal ketat Firli Bahuri dalam kunjungannya ke Kaltara.
"Tidak boleh ambil gambar mas. Pesan beliau seperti itu," kata seorang walpri Firli Bahuri, kepada TribunKaltara.com.
Saat tiba, di Gedung Gabungan Dinas Kaltara, Firli tampak disambut Pjs Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi.
Terlihat pula Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami, Ketua Bawaslu Kaltara Suryani, Sekprov Kaltara Suriansyah, dan pejabat lainnya.
Rencananya, Firli Bahuri bakal mengikuti dialog di Gedung Gabungan Dinas Kaltara sore ini.

Baca juga: Seolah Beri Kode, Twitter Susi Pudjiastuti Disorot Sebelum KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo
Firli Bahuri pilih Bungkam soal OTT Edhy Prabowo
Ketua KPK Firli Bahuri bertandang ke provinsi paling bungsu di Indonesia itu, untuk menjadi pembicara dialog.
Dialog yang diinisiasi Pemprov Kaltara tersebut dilaksanakan di ruangan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Dialog tersebut mengangkat tema, "Wujudkan Pilkada Berintegritas di Kaltara."
Selain Firli Bahuri, dialog tersebut juga menghadirkan Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami, dan Ketua Bawaslu Suryani.
"Selain dialog, besok juga bakal ada agenda beliau mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Kaltara, Muhammad Mursid, saat ditemui di loby Gedung Gabungan Dinas Kaltara.
Sementara itu, Firli Bahuri saat ditemui seusai dialog, enggan berbicara banyak.
Termasuk saat dimintai komentarnya terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
"Kalau bicara pilkada boleh, yang lain nanti dulu," ujar Firli Bahuri.
Sementara saat diminta tanggapannya terkait rencana rakor pemberantasan korupsi besok, jebolan Akpol 1990 itu juga enggan berbicara banyak.
"Besok aja saya jelaskan. Cukup yah," sembari buru-buru menaiki mobil Toyota Fortuner berwarna hitam.
Reaksi Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, Selasa (24/11/2020) malam.
Jokowi mengaku menghormati langkah KPK dengan menangkap menterinya itu.
"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita hormati," katanya dikutip dari channel YouTube KompasTV.
Mantan Wali Kota Solo ini percaya KPK akan memproses Edhy sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional, pemerintah konsisten dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tutupnya.
Eddy dilantik oleh Jokowi bersama 37 orang lainnya menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10/2019).
Ia mendapat tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sebelumnya dijabat oleh Susi Pudjiastuti.
Bagaimana sepak terjang Eddy selama menjadi Menteri KKP? Berikut Tribunnews sajikan infomasinya yang dirangkum dari kkp.go.id dan sumber lainnya:
1. Isi Jabatan yang kosong

Mengawali masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan serah terima jabatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo.
Menteri Edhy menyampaikan tidak banyak perombakan yang akan dilakukan, termasuk dalam perubahan struktur.
Namun, ia menyebut akan segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong agar pekerjaan dapat dilakukan lebih sempurna.
"Setidaknya 6 bulan ini kita akan kerja dan saya akan langsung lanjutkan apa yang sudah Ibu Susi lakukan. Manakala masih ada yang perlu kita sempurnakan, akan kami sempurnakan."
"Saya melihat teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja tidak pernah henti-hentinya untuk membela nelayan kita," katanya dikutip dari kkp.go.id.
Baca juga: Kunjungi Kaltara, Ketua KPK Firli Bahuri Enggan Komentari Penangkapan Menteri Kelautan & Perikanan
2. Jalin Kerja Sama Internasional
KKP di bawah komando Edhy juga menjalin sejumlah hubungan kerja sama internasional dengan sejumlah pihak.
Sebut saja mulai negara Korea Selatan, Singapura, Malaysia, hingga negara Thailand digandeng oleh KKP.
Saat bertemu dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-beom, Rabu (18/12/2019), Edhy membahas soal perlindungan ABK Indonesia di Korea Selatan.
Ia berharap agar Pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian terhadap hak-hak dan kesejahteraan ABK WNI yang bekerja di sana.
3. Tangkap Kapal Pencuri Ikan
Melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Susi Pudjiastuti, KKP di bawah pimpinan Edhy juga telah menangkap sejumlah kapal pencuri ikan.
KKP melaporkan, terhitung sejak Januari hingga 24 Oktober 2019, pihaknya telah berhasil menangkap 54 saat melakukan upaya penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Baca juga: Novel Baswedan Pimpin OTT KPK Terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo
4. Eskpor benih lobster (benur)

Di sisi lain, Edhy membuka keran penangkapan benih lobster untuk dibudidaya maupun diekspor.
Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020, yang mengganti aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020.
Dalam tiap kesempatan Edhy berkali-kali menyatakan eskpor benur merupakan caranya menyejahterakan nelayan kecil yang bergantung hidup dari menangkap benur.
"Kalau ditanya berdasarkan apa kami memutuskan? Nilai historis kemanusiaan karena rakyat butuh makan."
"Tapi berdasarkan ilmiah, juga ada. Kalau ditanya dulu penelitian seperti apa? Dulu tidak ada."
"Ini ada Dirjen-dirjennya, belum berubah orang-orangnya," kata Edhy dikutip dari Kompas.com.
Berdasarkan kajian akademik yang dipaparkan Edhy, benih lobster hanya bisa hidup 0,02 persen jika dibiarkan hidup di alam.
Artinya dari 20.000 benih lobster, hanya sekitar 1 ekor lobster yang tumbuh hingga dewasa.
Baca juga: Orang Kepercayaan Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Ditangkap KPK, Berikut Profil Edhy Prabowo
Sementara jika dibudidaya, angka hidup lobster bisa melonjak jadi 30 persen, 40 persen, bahkan 70-80 persen tergantung jenis budidayanya.
Terkait eksploitasi yang banyak dikhawatirkan, Edhy yakin tidak akan terjadi eksploitasi berlebihan.
Sebab setiap eksportir diwajibkan untuk menaruh kembali sekitar 2 persennya yang siap hidup.
Namun, karena ekspor benih lobster atau benur inilah yang diduga menjadi penyebab Edhy diamankan oleh KPK.
( TribunKaltara.com / Amiruddin, Tribunnews.com/Endra Kurniawan/Ilham Rian Pratama, Kompas.com/Fika Nurul Ulya)
(*)