Pjs Gubernur Kaltara Serahkan DIPA dan TKDD, Nunukan Peroleh Rp 1,13 Triliun, Ini Tanggapan Pemkab

Adapun per alokasi TKDD yakni:
-Provinsi Kaltara sebesar Rp1,85 T
-Bulungan Rp1,06 T
-Malinau Rp1,27T
-Nunukan Rp1,13 T
-Tarakan Rp738,59 M
-KTT Rp695,45 M

"Belanja utama pemerintah merupakan penggerak utama ekonomi. Agar ekonomi bergerak dan tumbuh di Kaltara, ABPN 2021 harus segera dimanfaatkan dan di belanjakan. Sesuai arahan Presiden RI kaitannya dengan lelang segera lakukan lelang. Seluruh pimpinan daerah kabupaten/ kota termasuk provinsi serta bidang penggunaan angaran di satuan kerja agar memanfaatkan APBD dengan cermat efektif dan tepat sasaran," ujar Teguh Setyabudi.

Tidak hanya itu, Teguh Setyabudi juga berharap, agar bupati atau walikota di lingkup Provinsi Kaltara, mengupayakan Perda APBD tepat waktu.

Baca juga: Wilayah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Dapat Alarm dari Presiden Jokowi Soal Kasus Covid-19

Baca juga: Terkait Dana Desa 2021 di Malinau, Tiga Prioritas Nasional Jadi Acuan Penggunaan APB Desa

Baca juga: Wali Kota Khairul Puji PKK Tarakan, Sebut Potensi Kaum Perempuan Sangat Luar Biasa

"Seluruh rupiah harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan satu rupiah sekalipun, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar," tuturnya.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol (Humpro) Setkab Nunukan, Hasan Basri Mursali, mengatakan, peruntukkan anggaran baik kepada instansi vertikal maupun pemerintah daerah sudah terpola secara baik.

"Semua sudah ada menunya. Kalau anggaran sebesar itu sudah terpola, tinggal daerah melaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Satker nanti akan tujukan ke setiap OPD, tergantung kegiatan. Misalnya kegiatan peningkatan ekonomi nasional maka itu dieksekusi bidang UMKM tinggal dilaksanakan. Prioritasnya pada pendidikan, utamanya pemulihan ekonomi nasional, pelayanan kesehatan dan pencegahannya," ungkap pria yang akrab disapa Hasan.

( TribunKaltara.com / Felis)