Bursa Calon Kapolri

IPW Sebut Komjen Gatot Eddy Masuk Bursa Calon Kapolri Pengganti Idham Azis, Listyo Sigit Prabowo?

IPW sebut Komjen Gatot Eddy Pramono masuk bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis, Listyo Sigit Prabowo?

Kolase TribunKaltara.com
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Wakapolri Komjen Gatot Eddy dan Kabareskrim Komjen Sigit 

Neta mengatakan, setelah mendapat usulan nama-nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin nanti (11/1/2021) diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021.

Di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini, lanjut Neta, memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91. 

Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. 

Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior.

Baca juga: Kronologi Kecelakaan yang Tewaskan Chacha Sherly Eks Trio Macan, Polisi Sebut Sopir Diduga Lalai

Baca juga: NEWS VIDEO Beredar Isu Vaksin Covid-19 Masih Diuji Klinik, Waspada 5 Hoaks Soal Vaksin Ini

Dengan demikian, Neta menjelaskan, pada periode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. 

Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. 

Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026. 

"Dengan begitu proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," tutur Neta.

Neta menilai, proses suksesi orang nomor satu di Korps Bhayangkara kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. 

Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok-kelompok garis keras keagamaan. 

"Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," kata Neta.

Baca juga: Perbaikan Jalan Poros Samarinda-Balikpapan Kilometer 6 Tunggu Biaya Pemerintah Pusat.

"Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya," imbuhnya.

Selain itu, Neta menambahkan, figur yang dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. 

Sehingga, keberadaan Kapolri ini tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024 kelak.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved