Breaking News:

Bursa Calon Kapolri

Politisi Demokrat Sebut Pengganti Idham Azis Tak Mungkin Dipaketkan dengan Wakapolri, Kok Bisa?

Politisi Demokrat Didik Mukrianto sebut Kapolri pengganti Idham Azis tak mungkin dipaketkan dengan Wakapolri, kok bisa?

Editor: Amiruddin
Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews dan Tribun Jatim
Politisi Demokrat Didik Mukrianto sebut Kapolri pengganti Idham Azis tak mungkin dipaketkan dengan Wakapolri. (Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews dan Tribun Jatim) 

TRIBUNKALTARA.COM - Politisi Demokrat Didik Mukrianto sebut Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis tak mungkin dipaketkan dengan Wakapolri, kok bisa?

Hal itu disampaikan Didik Mukrianto menyusul adanya wacana mengganti Kapolri Jenderal Idham Azis dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono secara bersamaan atau dipaketkan.

Penggantian Idham Azis menyusul Jenderal berdarah Bugis itu akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021 bulan ini.

Sejumlah nama Jenderal bintang tiga pun kini menguat untuk menggantikan Idham Azis sebagai orang nomor satu di tubuh Polri.

Teranyar, Kompolnas telah menyodorkan lima nama Jenderal kepada Presiden Jokowi untuk selanjutnya dipilih dan diajukan ke DPR.

Baca juga: TERUNGKAP! Orang Kepercayaan Jokowi Calon Kapolri Pengganti Idham Azis, Dapat Tugas Khusus & Loyal

Baca juga: Intip Kekayaan 5 Calon Kapolri Pengganti Idham Azis, Jenderal Seangkatan Tito Karnavian Paling Tajir

Baca juga: Listyo Sigit Disodorkan Jadi Calon Kapolri, Eks Ajudan Jokowi Pernah Gantikan Posisi Idham Azis

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyebut usulan nama calon Kapolri dari Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ke DPR, tidak mungkin dipaketkan dengan calon Wakil Kapolri.

"Terkait dengan wacana atau diskursus pencalonan Kapolri yang dipaketkan dengan calon wakil Kapolri tersebut, secara aturan tidak dimungkinkan dilakukan dalam satu paket dalam proses tehnisnya," ujar Didik Mukrianto saat dihubungi, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Didik menjelaskan, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ).

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010, kata Didik Mukrianto , Wakapolri adalah jabatan eselon IA.

"Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi (PATI) bintang dua ke atas, atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden," kata politisi Demokrat itu.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved