Virus Corona
Tak Sepaham, Bima Arya Minta Anies Baswedan Perjelas Usulan Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19
Wali Kota Bogor, Bima Arya blak-blakan tak paham usulan Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat ambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek.
lihat foto
Dan sejauh ini koordinasi dengan pusat berjalan baik.
Jadi, nggak jelas apa yang dimaksud dengan usulan ambil alih," sebut Bima.
Ia mengemukakan, saat ini yang diperlukan adalah gerak cepat dari pemerintah daerah masing-masing untuk menambah fasilitas kesehatan (faskes).
Bima juga mengatakan, kondisi rumah sakit di Jakarta yang terbebani dengan pasien dari luar Jakarta pun juga dialami di wilayah lain, termasuk Kota Bogor.
"Saat ini pun RS di Bogor juga menampung banyak pasien dari luar Kota Bogor.
40 persen, termasuk dari jakarta. Jadi yang penting adalah sistem rujukan yang lebih efektif," ungkap dia.
Dikritik DPRD DKI Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai, sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak menyerahkan koordinasi penanganan pandemi Covid-19 ke pemerintah pusat tidak tepat.
Menurut Gilbert, hal itu memberi kesan bahwa ada masalah koordinasi antara Gubernur DKI dengan daerah yang beririsan dengan Jakarta, yakni Jawa Barat dan Banten.
Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan, dari semua gubernur di Jawa dan Bali, hanya Anies yang mau melepaskan tanggung jawab daerah ke pusat.
"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepaskan tanggung jawab daerah ini ke pusat," kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).
Gilbert menyarankan agar pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat merumuskan langkah seragam untuk menangani pandemi Covid-19.
Alasannya, masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Jakarta sebagian besar beraktivitas ke Jakarta.
Baca juga: Curiga Imbas Aksi Mensos Risma, Anies Baswedan Perintahkan Anak Buahnya Telusuri Gelandangan
"Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali pemda sudah lumpuh seperti bencana alam, yang lalu diambil alih oleh pemerintah pusat," kata Gilbert.
Dia menambahkan, tiga provinsi itu seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawasan.
