Berita Nasional Terkini
Setelah Tantang Anies Baswedan, Anggota DPR Dedi Mulyadi Berani Sindir Menteri Nasdem soal Banjir
Anggota DPR fraksi Golkar, Dedi Mulyadi berani sindir Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan ( LHK ) dari Nasdem, Siti Nurbaya
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Setelah tantang Anies Baswedan, anggota DPR dari fraksi Golkar, Dedi Mulyadi berani sindir Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan ( LHK ), Siti Nurbaya soal banjir.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi tak berhenti bersuara nyaring terkait bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Sebelumnya anak buah Airlangga Hartarto di Golkar ini sempat menantang Anies Baswedan untuk menganggarkan Rp 1 Triliun demi reboisasi kawasan hutan di Bogor dan sekitarnya.
Pasalnya menurut Dedi Mulyadi, banjir bandang di Puncak Bogor lalu terjadi karena hutan gundul.
Bahkan Jakarta akan terdampak lebih parah jika terjadi banjir di Puncak Bogor.
Tak cuma Anies Baswedan yang ditantang Dedi Mulyadi, politikus Golkar ini juga berani menyindir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( LHK ), Siti Nurbaya.
Dedi Mulyadi meminta menteri Menteri asal partai Nasdemi itu tidak menyalahkan cuaca yang menyebabkan banjir di Kalimantan Selatan.
Menurut Dedi Mulyadi, banjir di sana disebabkan juga oleh rusaknya lingkungan.
Dedi mengatakan, tugas menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menjaga alam dan lingkungan, bukan menyalahkan cuaca.
Hal itu disampaikan Dedi karena ia merasa prihatin terhadap berbagai pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup yang selalu menegaskan bahwa banjir di Kalimantan hanya disebabkan faktor cuaca, yakni anomali cuaca.
"Padahal banjir bukan hanya faktor anomali cuaca, tapi juga faktor lingkungan yang sudah tidak memiliki daya dukung, rusaknya alam, sedimentasi Sungai Barito, gundulnya hutan, perubahan hutan jadi kawasan tambang dan perkebunan dengan jumlah sangat fantastis.
Jadi, menteri LHK itu tugasnya merawat alam, bukan menyalahkan hujan," kata Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Sabtu (23/1/2021).
Baca juga: Mendadak Anak Buah Airlangga Hartarto di Golkar Tantang Anies Baswedan, Jakarta Bisa Tenggelam
Anak buah Airlangga Hartarto itu mengatakan, rusaknya lingkungan di Kalimantan Selatan bukan hanya kesalahan menteri hari ini.
Fenomena itu sudah berlangsung berperiode-periode sejak kepemimpinan era Presiden Soeharto sampai hari ini.
"Cuma setiap perubahan kepemimpinan tidak ada pernah kebijakan-kebijakan mendasar dari KLHK karena setiap ganti menteri kerjanya cuma mengeluarkan izin.
Itu baru izin resmi, belum yang tak resmi dengan jumlah fantastis," kata politikus Golkar itu.
Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menyatakan, daripada membuat argumentasi demi menutupi kerusakan lingkungan yang berdampak pada banjir, jajaran Siti Nurbaya lebih baik segera melakukan kordinasi langkah penegakan hukum dan rencana memperbaiki lingkungan.
Penegakan hukum lingkungan seperti menindak pelanggar penambangan, kehutanan, perkebunan serta segera membawanya ke ranah proses hukum dan administratif.
Jika masuk pidana lingkungan, para pelanggar segera diproses hukum. jika masuk perdata, pelanggarnya segera dikenai denda.
"Tinggal melangkah. Harusnya segera buat rapat darurat untuk mengatasi itu, bukan argumentasi," ungkap Dedi Mulyadi.
Baca juga: Polisi Jawab Nasib Raffi Ahmad Abaikan Protokol Kesehatan saat Pesta, Anggota DPR Pasang Badan
Alam tidak bisa ditafsirkan
Menurut Dedi Mulyadi, dalam masalah lingkungan seorang menteri perlu memiliki sikap objektif.
Kalau aspek-aspek bersifat sosial, mungkin orang bisa membuat tafsir.
"Saya tegaskan, kalau yang bersifat keilmuan sosial sah-sah saja orang membuat tafsir.
Tapi kalau ilmu alam itu tak bisa ditafsirkan, absolut, ada sebab akibat. Itu bedanya. Makanya ilmu alam disebut ilmu pasti.
Karena ilmu pasti semuanya pasti, alam itu adalah kepastian. Jadi tak bisa dibuat tafsir," katanya.
Anak buah Airlangga Hartarto di Golkar ini juga mengatakan, Siti Nurbaya tidak boleh melawan kaidah alam dengan membuat tafsir administratif.
Betul bahwa banjir karena curah hujan tinggi, karena alam. Tapi daya tampung alamnya mengalami kerusakan ekosistem. Ekologinya mengalami kerusakan.
"Logikanya sederhana, Kalimantan sangat luas, kenapa daerah seluas itu bisa banjir. Berarti ada problem dalam penataannya. Menteri LHK bekerjalah dengan kaidah alam, jangan membuat tafsir administatif," kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengatakan, daripada terus membuat tafsir administratif yang bertentangan dengan kaidah alam, tak bisa ditafsirkan dan sudah memiliki hukumnya sendiri, KLHK lebih baik mengambil langkah-langkah dengan bersikap tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan berkordinasi secara nyata dengan penegak hukum, mulai membuat tata ruang hingga rancangan peraturan pemerintah (RPP) kawasan hutan harus di atas 40 persen.
"Hutan dan sungai bukan peta, baik peta manual maupun digital. Itu alam yang harus dipahami oleh rasa, karena pikiran kita tak bisa lagi membuat tafsir tentang alam.
Alam itu eksaks," kata Dedi Mulyadi.
Baca juga: Tak Ingin Jadi Polemik, Raffi Ahmad Batal Kunjungi Korban Banjir Kalsel, Ungkap Sindiran Menohok
Ia menyatakan, banyak Amdal yang dibuat untuk memenuhi tuntutan administratif.
"Kita jujur-jujuran saja, banyak perizinan resmi yang amdalnya seringkali hanya untuk memenuhi tuntutan administratif.
Bukan memenuhi kaidah-kaidah hukum alam pasti," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Klaim Menteri LHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( LHK ), Siti Nurbaya membantah penyebab banjir di Kalimantan Selatan karena menyusutnya Daerah Aliran Sungai ( DAS) Barito wilayah Kalimantan Selatan.
Menteri dari partai Nasdem ini menegaskan asal-muasal banjir di Kalimantan Selatan karena terjadinya anomali cuaca.
"Penyebab banjir Kalimantan Selatan (karena) anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di DAS Barito wilayah Kalimantan Selatan," ujar Siti Nurbaya dikutip dari akun twitternya, @SitiNurbayaLHK, Rabu (20/1/2021).
Menteri LHK menerangkan, secara keseluruhan, Kalimantan mempunyai area DAS seluas 6,2 juta hektar.
Di mana 1,8 juta hektar di antaranya berada di DAS Barito wilayah Kalimantan Selatan.
Dari keseluruhan DAS Kalimantan, 94,5 persen dari total wilayah hulu DAS Barito berada di dalam kawasan hutan.
Merujuk data 2019, 83,3 persen hulu DAS Barito masih bertutupan hutan alam.
Baca juga: Detik-detik Gadis 19 Tahun yang Sempat Penjarakan Ibunya, Saling Berpelukan, Didamaikan Dedi Mulyadi
Sedangkan, 1,3 persen sisanya merupakan hutan tanaman.
Dengan demikian, klaim Siti, hulu DAS barito masih bagus.
"Dalam hal ini hulu DAS Barito masih terjaga baik," kata Siti Nurbaya.
Menteri Nasdem itu menerangkan, bagian DAS Barito yang berada di wilayah Kalimantan Selatan secara kewilayahan hanya mencakup 40 persen kawasan hutan.
Sementara, 60 persen lainnya mencakup Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan.
Ia menegaskan kondisi DAS Barito di wilayah Kalimantan Selatan tidak sama dengan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan.
(*)
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
![[FULL] Kucuran Dana Rp 200 T Cambuk Dirut Bank Kerja Lebih Keras, Pakar: Kalau Tak Gerak ya Dipecat](https://img.youtube.com/vi/bxFx4DdXWMg/mqdefault.jpg)
