Usai Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur Terpilih Oleh KPU Kaltara, DPRD Laksanakan Rapat Paripurna

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Usai penetapan Gubernur & Wakil Gubernur Kaltara terpilih oleh KPU Kaltara, DPRD Kaltara laksanakan Rapat Paripurna.

DPRD Kaltara melaksanakan rapat paripurna dalam rangka menindaklanjuti penetapan hasil Pilgub Kaltara oleh KPU Kaltara.

Selain menindaklanjuti penetapan hasil Pilgub, 20 orang anggota dewan yang hadir, baik secara langsung maupun virtual, juga mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara periode 2016-2021.

Baca juga: Bupati Nunukan Beber Kendala 32 OPD Soal Pembiayaan, Asmin Laura: ASN Harus Siap Bekerja

Baca juga: Babak Baru Kasus Video Syur Gisel & Nobu, Polisi Berencana Olah TKP di Medan, Ahli Turut Diperiksa

Baca juga: Dijaga Ketat Polisi, Lagi 4.120 Vaksin Corona Tiba di Kaltara, Ini Rincian untuk Tiga Kabupaten

"Rapat paripurna pada hari ini mengagendakan pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara periode 2016-2021," ujar Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, Selasa (26/1/2021).

"Saya selaku pimpinan, dengan ini secara resmi mengusulkan pemberhetian Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara periode 2016-2021, untuk disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri," tambahnya.

"Berdasarkan rapat pleno KPU Kaltara hasil Pilgub 2020, kami mengusulkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara terpilih Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan, untuk disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri," terangnya.

Kepada Gubernur Irianto dan Wagub Udin, Ketua DPRD mengucapkan terima kasih atas jasanya selama mengabdi sebagai pemimpin di Kaltara.

Ia pun berharap, agar Gubernur Irianto dan Wagub Udin, tetap diberikan kesehatan.

"Kami mengucapakan terima kasih atas perjuangan dan dedikasi Pak Irianto Lambrie dan Pak Udin Hianggio, yang telah mengantarkan pembangunan di Kaltara selama 5 tahun terakhir," katanya.

"Kita doakan beliau selalu sehat, dan kami masih membutuhkan buah pemikiran dan inovasi dari beliau untuk Kaltara," tambahnya.

Terkait waktu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Ketua DPRD Kaltara menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang ada di pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri.

Namun dirinya berharap, proses pelantikan dapat dilaksanakan tepat waktu, sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan, mengingat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara akan habis pada 12 Februari 2021 yang bertepatan dengan Hari Raya Imlek.

Baca juga: DLH Malinau Usul Kantor Perwakilan PLTA Kayan Mentarang Dibentuk, Serap Aspirasi Warga Terdampak

Baca juga: IPW Pesimis Kapolri Baru Listyo Sigit Wujudkan Janji, Neta S Pane: Kapan Pelaksanaannya tak Jelas

Baca juga: Dugaan Kasus Rasis Ambroncius Nababan ke Natalius Pigai, Pakar HTN Refly Harun Beri Sorotan Keras

"Dari proses di dewan ini kami teruskan ke pemerintah pusat dan Kemendagri, terkait pelantikan tentu kami akan menunggu," ucapnya.

"Tapi saya berharap, prosesnya berlangsung cepat ya, sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan, karena kalau kita lihat tanggal 12 Februari itu bertepatan dengan Hari Raya Imlek, saya harap hal ini diantisipasi oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi," terangnya.

"Kami tidak ingin ada kekosongan kekuasaan, meskipun hanya sehari, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya.

( TribunKaltara.com / Maulana Ilhami Fawdi )

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official