Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Soal BSU Dihentikan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan Deni Syamsu Sebut Belum Ada Informasi Resmi

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan, Deni Syamsu Rakhmanto mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

TRIBUNKALTARA.COM / RISNAWATI
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Deni Syamsu Rakhmanto. (TRIBUNKALTARA.COM / RISNAWATI ) 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Terkait Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) dihentikan di tahun 2021 ini, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Deni Syamsu Rakhmanto mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kita juga masih menunggu dan memang saat ini kan anggaran belum diketuk palu di kementrian," ujar Deni Syamsu Rakhmanto kepada TribunKaltara.com, Selasa (2/2/2021).

Dia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan bersifat menunggu, mengingat mereka sebagai penyuplai data dari peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat Seret Istana, Anak Buah Megawati di PDIP Bereaksi, Minta AHY Lakukan Ini

Baca juga: Bukan Cuma Moeldoko yang Dicatut Soal Kudeta AHY di Partai Demokrat, Orang Lingkaran Jokowi Terusik

Baca juga: Profil AHY, Putra SBY Lulusan Terbaik Akmil, Tuding Orang Dekat Jokowi Ingin Rebut Partai Demokrat

Lebih lanjut dia sampaikan, pihaknya masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah selaku pemilik anggaran.

"Kita masih menunggu karena memang anggaran belum ada, dan berapa anggaran untuk penanggulangan Covid-19," tambahnya.

"Kita masih belum tau berapa jumlah anggaran dari APBN untuk penanggulangan itu, sehingga sampai saat ini masih belum ada keputusan dari hakim Satgas Covid-19," sambungnya.

Sementara itu, berdasarkan data, dia meyebutkan sekitar 29 ribu tenaga kerja yang dikirimkan ke Kementrian Ketenagakerjaan. Selanjutnya diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan.

Dari hasil verifikasi tersebut, hanya 80 sampai 90 persen atau sekitar 27 ribu tenaga kerja di Kota Tarakan yang mendapatkan bantuan senilai Rp 2,4 juta.

Deni menuturkan, beberapa tenaga kerja sempat mengeluhkan terkait mereka yang belum mendapatkan bantuan subsidi.

"Setelah kami melakukan pengecekan, yang bersangkutan itu secara persyaratan BPJS sudah memenuhi syarat tetapi memang ada verifikasi lanjutan itu, kemungkinan mereka tidak lolosnya di situ," terangnya.

Halaman
12
Penulis: Risnawati
Editor: Amiruddin
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved