Sungai di Malinau Tercemar, Tim Investigasi Selidiki Fakta Kebocoran Limbah Tambang Batu Bara

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Insiden pencemaran sungai di Malinau yang diduga diakibatkan karena jebolnya tanggul penampungan limbah tambang batu bara di Kecamatan Malinau Selatan sedang diusut oleh tim investigasi.

Tim investigasi yang terdiri dari pihak kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup sedang mengumpulkan fakta dan temuan terkait kejadian tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau (DLHD Malinau), Frent Tomy Lukas.

"Saat ini kami sedang fokus menghimpun, mencari dan menyusun fakta-fakta di lapangan," ujar Frent Tomy Lukas kepada TribunKaltara.com, Kamis (11/2/2021).

• Sungai Malinau Tercemar Limbah Tambang Batubara, Walhi Sebut Angkara Kalutnya Pengelolaan Tambang

• Perbekalan Air Bersih Terputus dan Habitat Sungai Terancam, Ketua DPRD Malinau Ping Ding Bereaksi

• PDAM Apa Mening Malinau Sediakan Perbekalan Air Bersih, IPA Tanjung Lima Dipadati Antrean Kendaraan

Tomy Lukas menerangkan, tim pencari fakta saat ini sedang melakukan investigasi terkait jebolnya tanggul Kolam Tuyak penampungan limbah tambang batubara.

Pihaknya dan tim dari DLH Provinsi Kalimantan Utara telah berada di lokasi penampungan limbah tambang di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.

"Saat ini tim investigasi dari DLHD, DLH Kaltara, Polda Kaltara, Polres Malinau sedang di lapangan mengusut insiden ini di lapangan," katanya.

Dikonfirmasi mengenai kedatangan tim investigasi DLH Kaltara, Frent Tomy Lukas membenarkan hal tersebut.

Saat ini, timnya bersama DLH Provinsi Kaltara sedang berada di lokasi tanggul, untuk mengusut penyebab dan dampak yang ditimbulkan.

"Benar, ada tim investigasi dari Provinsi, mereka langsung ke lokasi kejadian. Saat ini seluruh tim masih mengumpulkan kebenaran dan fakta kejadian," ucapnya.

Frent Tomy Lukas mengatakan dirinya belum bisa membeberkan terkait langkah yang akan diambil pihaknya sebelum ada kepastian terkait hasil investigasi.

Dia mengatakan temuan dari tim investigasi nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang diambil pihaknya.

"Terkait wewenang, untuk (izin) perusahaan ada di provinsi, dan lingkungan itu kita di pemerintah daerah. Belum bisa saya sampaikan sebelum ada kepastian hasil investigasi," ungkapnya.

Walhi Angkat Bicara