Berita Nasional Terkini
Demokrat Bongkar Alasan RUU Pemilu Ditolak, PDIP Bantah Tuduhan Jokowi Siapkan Gibran di Pilgub DKI
Patai Demokrat bongkar mengapa revisi UU Pemilu ditolak, Politisi PDIP Djarot Saiful bantah tuduhan Jokowi siapkan Gibran di Pilgub DKI Jakarta.
TRIBUNKALTARA.COM - Patai Demokrat membongkar alasan mengapa revisi UU Pemilu ditolak oleh parlemen.
Penolakan tersebut dilakukan, setelah adanya sikap Presiden Jokowi yang juga menolak adanya revisi UU Pemilu tersebut.
Partai Demokrat lalu menyampaikan, bahwa penolakan tersebut untuk memuluskan putra Presiden Jokowi yang saat ini terpilih menjadi Walikota Solo untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta.
Tuduhan Jokowi siapkan Gibran di Pilgub DKI Jakarta langsung dibantah oleh Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Bahkan dengan tegas dan tajam, Djarot Saiful Hidayat menyatakan tuduhan itu dangkal.
• Gegara Abu Janda, Istana Tak Tinggal Diam, Anak Buah Presiden Jokowi Bereaksi Soal Buzzer
• Cuitan Twitter Jokowi Soal Covid-19 Disambut Susi Pudjiastuti, Minta Presiden Ajak Stop Hate Speech
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bereaksi atas tuduhan yang dilontarkan politikus Partai Demokrat Irwan.
Sebelumnya, Irwan menilai ada motif terselubung Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak melanjutkan revisi UU Pemilu.
Irwan menilai Jokowi sedang menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, bersaing dengan Anies Baswedan.
Sontak, dugaan Irwan ini membuat Djarot Saiful Hidayat bereaksi.
Diketahui, jika UU Pemilu tak direvisi, maka pelaksaan Pilgub DKI akan diundur menjadi 2024.
Partai Demokrat dan PKS merupakan partai yang menginginkan agar Pilgub DKI digelar 2022 sesuai waktunya.
Partai Demokrat menduga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disiapkan maju di Pilgub DKI Jakarta mendatang, di balik penghentian pembahasan RUU Pemilu.
Ketua DPP PDI Perjuangan ( PDIP) menilai, pemikiran tersebut sangat pragmatis dan dangkal.
"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/2/2021).
"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat," imbuhnya.