Demokrat Bongkar Alasan RUU Pemilu Ditolak, PDIP Bantah Tuduhan Jokowi Siapkan Gibran di Pilgub DKI

TRIBUNKALTARA.COM - Patai Demokrat membongkar alasan mengapa revisi UU Pemilu ditolak oleh parlemen.

Penolakan tersebut dilakukan, setelah adanya sikap Presiden Jokowi yang juga menolak adanya revisi UU Pemilu tersebut.

Partai Demokrat lalu menyampaikan, bahwa penolakan tersebut untuk memuluskan putra Presiden Jokowi yang saat ini terpilih menjadi Walikota Solo untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta.

Tuduhan Jokowi siapkan Gibran di Pilgub DKI Jakarta langsung dibantah oleh Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Bahkan dengan tegas dan tajam, Djarot Saiful Hidayat menyatakan tuduhan itu dangkal.

• Gegara Abu Janda, Istana Tak Tinggal Diam, Anak Buah Presiden Jokowi Bereaksi Soal Buzzer

• Cuitan Twitter Jokowi Soal Covid-19 Disambut Susi Pudjiastuti, Minta Presiden Ajak Stop Hate Speech

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bereaksi atas tuduhan yang dilontarkan politikus Partai Demokrat Irwan.

Sebelumnya, Irwan menilai ada motif terselubung Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak melanjutkan revisi UU Pemilu.

Irwan menilai Jokowi sedang menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, bersaing dengan Anies Baswedan.

Sontak, dugaan Irwan ini membuat Djarot Saiful Hidayat bereaksi.

Diketahui, jika UU Pemilu tak direvisi, maka pelaksaan Pilgub DKI akan diundur menjadi 2024.

Partai Demokrat dan PKS merupakan partai yang menginginkan agar Pilgub DKI digelar 2022 sesuai waktunya.

Partai Demokrat menduga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disiapkan maju di Pilgub DKI Jakarta mendatang, di balik penghentian pembahasan RUU Pemilu.

Ketua DPP PDI Perjuangan ( PDIP) menilai, pemikiran tersebut sangat pragmatis dan dangkal.

"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/2/2021).

"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Menurut Djarot Saiful Hidayat, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah Undang-Undang.

• Prihal Surat AHY Minta Klarifikasi Jokowi tak Dibalas, Rachland Nashidik: Presiden Mau Cuci Tangan?

• Anak Buah AHY Sesumbar Moeldoko Sudah Ditegur Presiden Jokowi Buntut Isu Kudeta Partai Demokrat

Di mana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Konsistensi dalam menjalankan Undang-undang pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024," ujarnya.

Terkait Pilkada 2024, Djarot Saiful Hidayat menyatakan PDIP terus merapatkan barisan dan menyiapkan kader-kader terbaiknya.

"Tentang Pilkada di tahun 2024 tentunya partai ada mekanismenya tersendiri dan kita terus melalukan konsolidasi partai dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang baik dan tetap teguh menjalankan Ideologi Pancasila," pungkas Djarot.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat melihat kejanggalan di balik dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu.

Wasekjen Partai Demokrat Irwan melihat ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu.

Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta di 2024.

• Novel Baswedan Dalam Masalah, Polri Dalami Laporan Dugaan Provokasi & Hoaks Kematian Ustadz Maaher

Sebab, jika Pilkada digelar tahun 2022, dinilai terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu untuk bertarung di Pilgub DKI.

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024?

Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta?

Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Irwan menilai, perubahan sikap parpol yang menolak kelanjutan pembahasan RUU Pemilu berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu.

Padahal, sebelumnya seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang diputuskan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," ujarnya.

Irwan mengatakan, tentu hal itu akan mengundang pertanyaan publik karena inkonsistensi yang ditunjukkan parlemen dan pemerintah.

Atas dasar itu, Partai Demokrat tetap mendorong dilanjutkannya pembahasan revisi UU Pemilu.

"Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024," ucap Irwan.

• Ucapan Imlek 2021, Tahun Baru Imlek 2572 dan Arti Gong Xi Fa Cai, Bagikan di WA atau Update Status

Dua Opsi Pilkada

Hingga saat ini ada dua opsi waktu pelaksaan Pilkada yakni tahun depan 2022 atau pada 2024 usai Pemilu.

Dua opsi pelaksaan Pilkada itu masih dibahas DPR RI melalui UU Pemilu.

Namun saat ini mulai muncul rumor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal kembali maju di Pilkada DKI Jakarta.

Apalagi jika akhirnya Pilkada serentak termasuk Pilkada DKI diadakan pada 2022 tahun depan.

Apalagi Anies Baswedan telah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu.

Meskipun, Partai Gerindra telah membantah pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto membahas mengenai Pilkada DKI Jakarta.

Mantan Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai belum ada tokoh yang bisa menyaingi Anies Baswedan hingga saat ini jika Pilkada DKI Jakarta digelar.

Namun langkah Anies Baswedan untuk merengkuh kembali posisi DKI 1 bisa tak mudah bila putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ikut dalam kontestasi pilkada DKI.

"Cuma akan lain cerita kalau Gibran Walikota Solo ikut maju dalam pilkada DKI Jakarta.

• Lihat Syaratnya! BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Rupanya Masih Berpeluang Dilanjutkan

Pasti akan jadi saingan berat bagi Anies Baswedan untuk menang di pilkada DKI Jakarta," kata Arief Poyuono saat dihubungi TribunJakarta.com, Sabtu (6/2/2021).

Mengenai prediksi Gerindra akan mengusung kembali Anies Baswedan, Arief menyebut hal tersebut merupakan urusan petinggi Gerindra.

"Cuma kalau diusung Gerindra dan menang lagi maka Anies Baswedan akan mengikuti jejak Jokowi maju di pilpres 2024 dan akan makin menipis harapan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024," kata Arief Poyuono.

Pasalnya, kata Arief, kampanye Pilkada DKI Jakarta akan jadi magnet nasional yang akan meyedot perhatian nasional.

"Anies akan diuntungkan untuk popularitasnya apalagi jika sampai menang," tuturnya.

Artikel ini telah tayang dengan judul Partai Demokrat Duga Gibran Disiapkan Maju Pilgub DKI, Djarot: Pola Pikirnya Pragmatis & Dangkal Ya, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/12/partai-demokrat-duga-gibran-disiapkan-maju-pilgub-dki-djarot-pola-pikirnya-pragmatis-dangkal-ya?page=all.

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official