TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Tindaklanjut kolam pengendapan limbah tuyak jebol, ini keterangan Kadis LH Malinau Frent Tomy Lukas.

Peristiwa jebolnya tanggul kolam pengendapan limbah tambang di Kecamatan Malinau Selatan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, tanggul Kolam pengendapan limbah milik perusahaan tambang PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) jebol pada hari Minggu lalu (7/2/2021).

Baca juga: Sungai Malinau Tercemar Limbah Tambang, Polda Kaltara Perintahkan Polres Mulai Lakukan Penyelidikan

Baca juga: Sungai di Malinau Tercemar, Tim Investigasi Selidiki Fakta Kebocoran Limbah Tambang Batu Bara

Baca juga: Sungai Malinau Tercemar Limbah Tambang Batubara, Walhi Sebut Angkara Kalutnya Pengelolaan Tambang

Akibatnya, sejumlah habitat di sepanjang Sungai Malinau terancam, dan perbekalan air sempat terputus.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menerbitkan surat keputusan Bupati Malinau mengenai sanksi paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau (DLHD Malinau) Frent Tomy Lukas.

"Pemerintah daerah telah menerbitkan surat keputusan Bupati terkait sanksi paksaan kepada pengelola, PT Kayan Putra Utama Coal," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Selasa (16/2/2021).

Tomy Lukas mengatakan sanksi paksaan tersebut sementara ini telah diterapkan dan ditindaklanjuti PT KPUC.

Dia mengatakan, DLHD Malinau mengawasi pelaksanaan sanksi tersebut, dan terus memeriksa penerapannya secara berkala.

"Ini sudah kita sampaikan ke pihak KPUC dan saat ini mereka sedang menjalankan sanksi tersebut," ucapnya.