Sungai Malinau Tercemar

Tindaklanjut Kolam Pengendapan Limbah Tuyak Jebol, Ini Keterangan Kadis LH Malinau Frent Tomy Lukas

Tindaklanjut kolam pengendapan limbah tuyak jebol, ini keterangan Kadis LH Malinau Frent Tomy Lukas.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau (DLHD Malinau) Frent Tomy Lukas saat ditemui di Kantor DLHD Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (16/2/2021). (TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Tindaklanjut kolam pengendapan limbah tuyak jebol, ini keterangan Kadis LH Malinau Frent Tomy Lukas.

Peristiwa jebolnya tanggul kolam pengendapan limbah tambang di Kecamatan Malinau Selatan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, tanggul Kolam pengendapan limbah milik perusahaan tambang PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) jebol pada hari Minggu lalu (7/2/2021).

Baca juga: Sungai Malinau Tercemar Limbah Tambang, Polda Kaltara Perintahkan Polres Mulai Lakukan Penyelidikan

Baca juga: Sungai di Malinau Tercemar, Tim Investigasi Selidiki Fakta Kebocoran Limbah Tambang Batu Bara

Baca juga: Sungai Malinau Tercemar Limbah Tambang Batubara, Walhi Sebut Angkara Kalutnya Pengelolaan Tambang

Akibatnya, sejumlah habitat di sepanjang Sungai Malinau terancam, dan perbekalan air sempat terputus.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menerbitkan surat keputusan Bupati Malinau mengenai sanksi paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau (DLHD Malinau) Frent Tomy Lukas.

"Pemerintah daerah telah menerbitkan surat keputusan Bupati terkait sanksi paksaan kepada pengelola, PT Kayan Putra Utama Coal," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Selasa (16/2/2021).

Tomy Lukas mengatakan sanksi paksaan tersebut sementara ini telah diterapkan dan ditindaklanjuti PT KPUC.

Dia mengatakan, DLHD Malinau mengawasi pelaksanaan sanksi tersebut, dan terus memeriksa penerapannya secara berkala.

"Ini sudah kita sampaikan ke pihak KPUC dan saat ini mereka sedang menjalankan sanksi tersebut," ucapnya.

Menurut Tomy Lukas, setelah sanksi administrasi berupa sanksi paksaan pemerintah diabaikan oleh perusahaan, maka, pemerintah akan menunda ijin operasi perusahaan.

Baca juga: Bak Penampungan Limbah Bocor & Aliri Sungai, DLH Kaltara Sebut Perusahaan Tambang Salah Perhitungan

Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup Kaltara Terjunkan Tim Lakukan Investigasi Pencemaran Limbah di Sungai Malinau

Baca juga: Benarkan Sungai Malinau Dicemari Limbah, Kadis LHD: Faktanya Tanggul Tuyak Jebol dan Mencemari Air

Setelah itu, kata Tomy Lukas jika pihak perusahaan tetap abai untuk menjalankan rekomendasi, Pemerintah dapat mencabut ijin operasi perusahaan.

"Mereka (KPUC) tengah menerapkan rekomendasi pemerintah. Seandainya tidak dijalankan lanjut ke pembekuan ijin, setelah itu masih belum dijalankan, ijin perusahaan bisa dicabut," katanya.

Tomy Lukas berharap kejadian ini bisa jadi pembelajaran untuk unit usaha atau perusahaan pertambangan agar cermat dalam mengelola aktivitas tambang di Malinau.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved