Berita Malinau Terkini

Lagi, ORI Kaltara Tegur Pemkab Malinau, Minta OPD Segera Benahi Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Lagi, ORI Kaltara tegur Pemkab Malinau, minta OPD segera benahi indeks kepatuhan pelayanan publik.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara, Ibramsyah Amirudin seusai pencanangan zona integritas di Mako Polres Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (24/2/2021). (TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Lagi, ORI Kaltara tegur Pemkab Malinau, minta OPD segera benahi indeks kepatuhan pelayanan publik.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara (ORI Kaltara), Ibramsyah Amirudin kembali memperingatkan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan indeks kepatuhan pelayanan publiknya.

Ibramsyah mengakui pihaknya telah berkali-kali memperingatkan Pejabat Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau (Pemkab Malinau).

Baca juga: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketua DPRD Malinau Ping Ding Usul Masyarakat Dilibatkan

Baca juga: Canangkan Pembangunan Zona Integritas di Polres Malinau, Agus Nugraha Siap Terima Aduan Masyarakat

Baca juga: Pemprov Kaltara Perkenalkan Konvensi Hak Anak, Sasar OPD di Kabupaten Malinau dan Tana Tidung

Khususnya bagi OPD yang bergerak di bidang pelayanan publik untuk segera memperbaiki indeks kepatuhan pelayanan publik.

"Sudah berkali-kali kami ingatkan, 2 tahun berturut-turut zona kuning. Hanya Malinau saja yang zona kuning di Kaltara, yang lain hijau," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Rabu (24/2/2021).

Ibramsyah mengatakan ORI Kaltara terus mendesak agar Pemerintah Kabupaten Malinau merealisasikan langkah-langkah yang telah diusulkan pihaknya.

Data Indeks kepatuhan pelayanan publik 2019, ORI Kaltara merilis dari 8 OPD pelayanan publik hanya 2 OPD yang meraih predikat hijau.

Dua OPD zona hijau yaitu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau.

Sedangkan 6 OPD lain masih masih menyandang predikat menengah hingga rendah.

"Semua sudah kami sampaikan, apa yang harus dibenahi berikut langkah-langkahnya. Datanya terperinci, lengkap," katanya.

Ibramsyah menegaskan, pelayanan publik bukan merupakan hal yang sepele mengingat berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakat luas.

Baca juga: Persiapan Jelang Transisi Pemerintahan, Pemkab Malinau Godok LKPJ Bupati Akhir Masa Jabatan

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat Drastis di Hari Tertentu, Kadis Kesehatan Malinau Jelaskan Penyebabnya

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Malinau, dr Imelda Miami Beber Pengalaman Jadi Vaksinator Pejabat, Sempat Gugup

Dia mengkhawatirkan jika kondisi ini terus berlanjut tanpa ada penanganan serius, predikat penilaian Pemkab Malinau dipastikan akan menurun.

Karena itu, dia meminta kepada seluruh Pimpinan OPD khususnya Pejabat tinggi Pemkab Malinau dapat menyikapi persoalan tersebut secara serius.

"Ini untuk kepentingan kita bersama. Bukan menggurui, sudah menjadi tugas kami menilai kualitas pelayanan publik. Harapan terbesar kami, seluruh kabupaten/kota di Kaltara dapat predikat zona hijau," ungkapnya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved