Berita Nasional Terkini

Santunan Pasien Covid-19 Wafat Rp15 Juta Stop, Mensos Risma Sebut Tiada Dana, Singgung Kasus Juliari

Santunan pasien Covid-19 wafat Rp 15 juta stop, Mensos Tri Rismaharini atau Risma sebut tiada dana, singgung kasus Korupsi Juliari Batubara.

Tribunnews/Jeprima
Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma (Tribunnews/Jeprima) 

"Enggak ada uangnya," kata Risma.

Risma menjelaskan anggaran seluruh kementerian memang sudah dipotong, terutama untuk pos pembangunan.

"Jadi terus dapat dari mana uangnya itu? Saya juga mengada-adakan dari mana," terangnya.

Ia menyebut Kemensos saat ini lebih fokus pada pengadaan bansos.

Menurut Risma, kehadiran bansos lebih ditunggu masyarakat, terutama yang terkena bencana.

"'Kan yang besar di Kementerian Sosial itu untuk bantuan sosial. Itu 'kan kalau bantuan sosial (penerimanya) sudah menunggu, enggak mungkin dipindahkan," kata Risma.

Lihat videonya mulai 0.40:

Baca juga: Mensos Risma dalam Masalah, Kementerian Sosial Kekurangan Uang, Terpaksa Hapus Bantuan Ini

Baca juga: Potensi Duet Maut Gerindra-PDIP di Pilpres 2024, Bukan Risma, Prabowo Bakal Pasangan Anak Presiden

Risma Dilaporkan atas Aksi Blusukannya

Aksi blusukan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini rupanya tidak hanya menuai pujian, melainkan juga banyak yang memberikan kritik dan protes.

Bahkan terbaru, Risma dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan pembohongan dalam melakukan aksi blusukan oleh Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah, Tjetjep Muhammad Yasen atau Gus Yasin.

Menanggapi persoalan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku tidak setuju.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube pribadinya, Refly Harun, Selasa (12/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Refly Harun mulanya menyakini bahwa pelapor tersebut adalah orang yang tidak mendukung pemerintah.

"Terlepas dari apakah itu settingan atau bukan, saya hanya mengatakan termasuk orang yang tidak pernah setuju lapor-melapor dari kubu manapun," ujar Refly Harun.

Menurut Refly Harun saling lapor-melapor bukan langkah tepat untuk menyikapi suatu perbedaan apalagi perbedaan dalam berdemokrasi.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved