Polemik Partai Demokrat
Mahfud MD Beber Alasan Pemerintah Diam saat KLB Partai Demokrat, Bukan Dukung Moeldoko, Akui AHY Sah
Mahfud MD beber alasan pemerintah diam saat KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, bukan maksud dukung Moeldoko, akui kepengurusan AHY sah.
“Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa," ucapnya.
"Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa.
Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi," ujar Mahfud MD menambahkan.
Kritik cara Moeldoko
Sementara itu, manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko mengambilalih Partai Demokrat dinilai banyak kalangan tidak etis.
Misalnya, disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor.
"Manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/3/2021).
Firman menilai, Moeldoko malah lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.
Firman menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.
Meski pun, peluang itu dibuka oleh pihak internal partai yang membuka pintu untuk mantan Panglima TNI tersebut.
"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ujar dia.
Firman mengatakan, Moeldoko kali ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.
Baca juga: Moeldoko Gulingkan AHY? Siap-siap PAW Besar-besaran Dilakukan Anak Buah Jokowi di Partai Demokrat
"Dia ( Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," ucapnya.
Firman merasa heran dengan hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh orang lain ketimbang dipimpin kader partai sendiri.
"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai, tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif," tutur dia.