Polemik Partai Demokrat
Mahfud MD Beber Alasan Pemerintah Diam saat KLB Partai Demokrat, Bukan Dukung Moeldoko, Akui AHY Sah
Mahfud MD beber alasan pemerintah diam saat KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, bukan maksud dukung Moeldoko, akui kepengurusan AHY sah.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Menko Polhukam Mahfud MD beber alasan pemerintah diam saat KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, bukan maksud dukung Moeldoko, akui kepengurusan AHY sah.
Pemerintah mendapat sorotan tajam terkait Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021).
Pasalnya Pemerintah tak bereaksi saat KLB Partai Demokrat tersebut berlangsung.
Bahkan tak sedikit yang menuding Pemerintah justru melanggengkan manuver Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko yang ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil KLB tersebut.
Terkait tudingan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan.
Menurut Mahfud MD, selama ini Pemerintah beralasan polemik Partai Demokrat adalah masalah internal.
Baca juga: Moeldoko dan Marzuki Alie Pimpin Partai Demokrat versi KLB, SBY Sakit Hati hingga Bawa-bawa TNI
Karena itu Pemerintah pun belum mau menyebut ada kongres luar biasa ( KLB), seperti yang terjadi di Sibolangit, Deli Serdang, kemarin.
"Pemerintah menganggap belum ada KLB, karena belum didaftarkan ke kemenkumham," ucap Mahfud MD saat diwawancara "Kompas Malam" di Kompas TV, Sabtu (6/3/2021).
Menurut Mahfud MD, andai sudah didaftarkan ke Pemerintah, pihaknya akan bereaksi.
"Kalau sudah didaftarkan pemerintah akan meneliti dulu siapa penyelenggaraya. Karena itu pemerintah belum akan bersikap," ujarnya.
Menurut Mahfud MD, belum tentu juga mereka yang berkumpul di Deli Serdang, Sumatera Utara itu sedang mengadakan KLB Partai Demokrat.
"Jangan-jangan mereka bilang tidak ada KLB, mungkin hanya main-main.
Sementara kita terlanjur merangkak," ucapnya.
Baca juga: Komentari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Mahfud MD Bandingkan Era Megawati, SBY hingga Jokowi
Sementara itu, Mahfud MD turut merespon surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY), yang dikirim pada Kamis 4 Maret 2021.
Menurut Mahfud MD, surat itu diterima sore hari dan sudah tidak ada orang di kantor Kementerian Polhukam.
"Dalam suratnya AHY minta KLB Partai Demokrat dibubarkan.
Tapi tidak dijelaskan apa subjeknya," ungkap Mahfud MD.
Karena itu, surat tersebut tidak bisa direspon Pemerintah.
Menurut Mahfud MD itu urusan pihak keamanan di daerah tempat penyelenggaraan KLB berlangsung.
Baca juga: Detik-detik Pidato Perdana Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Singgung Marzuki Alie
Meski demikian, Pemerintah masih mengangap kepemimpinan Partai Demokrat yang resmi adalah AHY.
Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan sampai saat ini pemerintah menganggap Partai Demokrat belum melakukan kongres luar biasa ( KLB).
Menurut Mahfud, jika Partai Demokrat melaksanakan KLB, pastinya pemerintah mendapat pemberitahuan resmi serta malaporkan hasil dari KLB tersebut.
"Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) putra Susilo Bambang Yudhoyono.
Itu yang sampai sekarang," ungkap Mahfud MD dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3/2021).
Mahfud MD menambahkan pemerintah menilai kegiatan di Deli Serdang hanya sebagai acara temu kader Partai Demokrat.
Untuk itu, pemerintah tidak bisa ikut campur dan menghalangi kegiatan tersebut karena akan melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.
Dalam UU tersebut, kata Mahfud MD, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital.
Baca juga: Edhie Baskoro Trending di Twitter, Ini Profil Putra SBY, Setia Dukung AHY Nakhodai Partai Demokrat
Lebih lanjut, Mahfud MD juga menekankan pemerintah tidak bisa menilai apakah kegiatan di Deli Serdang sah atau tidak.
Namun, jika nantinya ada perkembagan bahwa pihak yang menyelenggarakan KLB melaporkan hasil kegiatan, baru Pemerintah bisa memberikan penilaian apakah hasil dari acara tersebut sah atau tidak dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum.
Di sisi lain, Mahfud MD kembali menekankan selama belum ada laporan Partai Demokrat melaksanakan KLB dan sudah terbentuk kepengurusan baru, maka kepemimpinan partai yang resmi tercatat dipegang AHY.
Baca juga: Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat versi KLB, SBY: Saya Malu Beri Kepercayaan Kepadanya
“Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa," ucapnya.
"Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa.
Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi," ujar Mahfud MD menambahkan.
Kritik cara Moeldoko
Sementara itu, manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko mengambilalih Partai Demokrat dinilai banyak kalangan tidak etis.
Misalnya, disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor.
"Manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/3/2021).
Firman menilai, Moeldoko malah lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.
Firman menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.
Meski pun, peluang itu dibuka oleh pihak internal partai yang membuka pintu untuk mantan Panglima TNI tersebut.
"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ujar dia.
Firman mengatakan, Moeldoko kali ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.
Baca juga: Moeldoko Gulingkan AHY? Siap-siap PAW Besar-besaran Dilakukan Anak Buah Jokowi di Partai Demokrat
"Dia ( Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," ucapnya.
Firman merasa heran dengan hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh orang lain ketimbang dipimpin kader partai sendiri.
"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai, tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif," tutur dia.
(*)
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
