Polemik Partai Demokrat
Ramai Desakan Jokowi Copot Moeldoko Imbas KLB Partai Demokrat, Pengamat Ungkap Hal Sebaliknya
Ramai desakan Presiden Jokowi copot Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan ( KSP) imbas KLB Partai Demokrat, pengamat ungkap hal sebaliknya.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Ramai desakan Presiden Jokowi copot Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan ( KSP) imbas KLB Partai Demokrat, pengamat ungkap hal sebaliknya.
Setelah mengambil alih Partai Demokrat berdasarkan hasil kongres luar biasa ( KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021), Moeldoko mendapat sorotan atajam.
Kepala Staf Presiden ini tidak etis hingga sikap negarawannya diragukan lantaran melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) di kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Tak sedikit yang menyuarakan Presiden Jokowi agar mencopot Moeldoko.
Pasalnya manuver Moeldoko di KLB Partai Demokrat bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah.
Namun hingga saat ini, belum ada reaksi dari Pemerintah terkait Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin justru memprediksi hal sebaliknya.
Menurutnya Moeldoko tak akan dipecat Jokowi.
"Harusnya dipecat. Tapi tak mungkin dipecat. Karena sudah tahu sama tahu," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (6/3/2021).
Baca juga: KLB Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum, Pengamat: Berakhirnya Era Demokrat sebagai Partai Keluarga SBY
Ujang bahkan menilai, pembiaran yang dilakukan Presiden Jokowi atas terjadinya KLB Partai Demokrat oleh Moeldoko sudah terlihat bahwa diberi angin tuk bermanuver kencang.
"Kalau Jokowi bilang ke Moeldoko, you diam. Maka Meldoko tak akan berani kudeta PD," jelas Ujang Komaruddin.
Ujang juga mengatakan, Kongres Luar Biasa ( KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat merusak akal sehat.
Ia juga menyebut, bahwa KLB itu merupakan tragedi di tengah pandemi Covid-19.
"Merusak akal sehat dan menghalalkan segala cara untuk dapat kuasa," ucap Ujang Komaruddin.
Baca juga: Mahfud MD Beber Alasan Pemerintah Diam saat KLB Partai Demokrat, Bukan Dukung Moeldoko, Akui AHY Sah
Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) partai yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).
Moeldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan ketua umum tersebut berlangsung.
Mantan Panglima TNI itu menerima penetapan melalui sambungan telepon yang didengar oleh peserta KLB.
Sebelum menerima penetapan Moeldoko terlebih dahulu melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak.
Baca juga: Komentari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Mahfud MD Bandingkan Era Megawati, SBY hingga Jokowi
Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB.
Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum.
Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.
Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan.
tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.
"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menajdi ketum Demokrat," pungkasnya.
Skenario babak baru partai Demokrat
Sementara itu, pengamat politik lainnya, Muhammad Qodari memprediksi skenario yang akan terjadi selanjutnya pada Partai Demokrat.
Menurut Qodari, saat ini Partai Demokrat mau tidak mau telah terjadi Dualisme kepengurusan, imbas KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Nah perkembangan terakhir ini berarti melahirkan adanya kepengurusan ganda di Partai Demokrat. Yang pertama, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan ketua umum AHY.
Kemudian versi KLB, lembaga majelis tinggi ditiadakan, ada dewan pembina diketuai Marzuki Alie, ketua umumnya Moeldoko, dengan AD/ARTnya sendiri yang katanya mirip dengan kongres Demokrat 2005," ujar pengamat politik Muhammad Qodari, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (6/3/2021).
Berkaca pada pengalaman partai politik lain ketika terjadi dualisme kepengurusan, Qodari mengatakan Partai Demokrat dapat dipastikan akan mengalami perdebatan politik yang berujung ke proses pengadilan
Proses itu, kata dia, akan memakan waktu yang tak sebentar alias tahunan. Karenanya hal tersebut perlu segera diselesaikan jika Partai Demokrat ingin berlaga di Pemilu 2024 mendatang.
Baca juga: Detik-detik Pidato Perdana Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Singgung Marzuki Alie
"Berdasarkan pengalaman partai lain, proses pengadilan terkait sengketa itu memakan waktu beberapa tahun. Nanti kalau sudah keluar keputusan dari Mahkamah Agung baru akan disahkan oleh Departemen Kehakiman. Selanjutnya dengan dasar itu akan berproses di KPU," ungkap Qodari.
"Jadi dengan melihat jadwal pemilu adalah 2024 maka harusnya itu selesai sebelum tahun 2024, karena kalau tidak akan terjadi perdebatan yang akan merepotkan KPU jika keduanya mengajukan calon ke KPU.
KPU nya bisa jadi korban karena didesak oleh kubu Munas 2020 dan kubu KLB 2021," imbuhnya.
Di sisi lain, Qodari melihat ada dua skenario yang bisa terjadi kepada Partai Demokrat.
Skenario pertama sengketa diselesaikan lewat pengadilan seperti yang terjadi pada PKB ataupun PPP.
Sementara skenario kedua sengketa diselesaikan melalui kongres bersama atau rekonsiliasi seperti yang terjadi pada Golkar.
Baca juga: KLB Demokrat Sebagai Preseden Buruk dan Merusak Akal Sehat
Hanya saja melihat dinamika saat ini, kubu AHY maupun kubu Moeldoko dipastikan akan sulit berekonsiliasi. Sehingga skenario PKB atau PPP ditengarai lebih besar peluangnya.
"Mengenai status KLB dan status Moeldoko saat ini, pasti kubu AHY menganggapnya ilegal.
Sebaliknya kubu KLB akan mengatakan legal atau sah. Jadi yang akan menjadi kunci atau penentu adalah pengadilan. Ketua umum dan kepengurusan yang sah akan ditentukan oleh proses-proses di pengadilan," kata dia.
"Jadi tahapan pengadilan ini hampir bisa dipastikan akan terjadi. Karena sampai hari ini saya melihat agak sulit terjadi kongres rekonsiliasi seperti partai Golkar terdahulu.
Jadi katakanlah ada dua skenario, skenario PKB dan skenario Golkar, saya cenderung melihat berdasarkan dinamika yang terjadi Partai Demokrat akan menjalani skenario PKB.
Dimana keputusan final siapa yang akan memiliki legitimasi final secara hukum, memenuhi azas legalitas melalui pengadilan," tandasnya.
(*)
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
