Polemik Partai Demokrat

Jenderal Polisi Jawab Tudingan Pernah Diajak Moeldoko dan Marzuki Alie Masuk Partai Demokrat

Babak baru Polemik Partai Demokrat menyeret purnawirawan Jenderal polisi yang dituding pernah diajak Moeldoko dan Marzuki Alie masuk kubu KLB.

Kolase TribunKaltara.com / Tribun Timur/Fahrizal Syam dan Surya/Habibur Rohman
Mantan Wakapolri Syafruddin dan Partai Demokrat. (Kolase TribunKaltara.com / Tribun Timur/Fahrizal Syam dan Surya/Habibur Rohman) 

Hal tersebut yang tidak bisa diantisipasi oleh Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) sejak awal kepemimpinannya.

Kalau pun sekarang bak benang kusut, justru menjadi pertanyaan besar, apa yang selama ini 'disimpan' oleh SBY dan AHY di balik PD?

Munculnya Moeldoko, menurut Teddy, tidak bisa dipersalahkan.

Justru, ini harusnya menjadi koreksi bagi SBY dan AHY.

" SBY dan AHY seperti kebakaran jenggot menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Baik AHY maupun SBY langsung bikin statement-statement yang cenderung menarik-narik Presiden Joko Widodo," ungkap Teddy dalam rilisnya, Minggu (14/3/2021).

Baca juga: Berbagi Uang di KLB Demokrat Buat Debat Panas Hinca Panjaitan & Darmizal, Gatot Nurmantyo Bersaksi

"Sebutan 'KSP Moeldoko' yang dilontarkan AHY berulang-ulang, seolah mau menggambarkan ke publik bahwa KSP secara kelembagaan terlibat dalam upaya yang kata mereka tergolong kudeta," tambah Teddy lagi.

Padahal, sanggahnya, tidak ada kaitannya KSP, apalagi Presiden dengan KLB Demokrat.

Dikatakannya, penggagas KLB adalah para senior dan pendiri yang sangat memahami AD/ART PD.

"Tidak mungkin mereka mau melaksanakan KLB, bila dari awal sudah tahu menabrak AD/ART. Kelihatannya penggagas KLB begitu percaya diri melaksanakannya," kata Teddy.

Teddy mengaku heran mengapa Moeldoko dipersalahkan.

Baca juga: TERBONGKAR Perlakuan Moeldoko kepada Jokowi saat Hadiri KLB Demokrat, Mahfud MD Beber Sikap Presiden

Teddy melihat Moeldoko diminta untuk menjadi Ketum PD versi KLB tapi kenapa harus dipersalahkan.

"Jangan kaitkan Moeldoko sebagai KSP. Itu sifatnya pribadi, dimana sebagai warga negara punya hak politik.

Mau bergabung dengan partai mana saja, tentu pilihan beliau," tegas Mulyadi.

Begitu kentara, 'sasaran tembak' persoalan ini adalah Presiden Jokowi, dengan membawa-bawa KSP.

Sumber: Kompas TV
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved