Polemik Partai Demokrat
Jenderal Polisi Jawab Tudingan Pernah Diajak Moeldoko dan Marzuki Alie Masuk Partai Demokrat
Babak baru Polemik Partai Demokrat menyeret purnawirawan Jenderal polisi yang dituding pernah diajak Moeldoko dan Marzuki Alie masuk kubu KLB.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Babak baru Polemik Partai Demokrat kali ini menyeret purnawirawan Jenderal polisi yang dituding pernah diajak Moeldoko dan Marzuki Alie masuk kubu KLB.
Tudingan itu disuarakan Deputi Balitbang Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY), Syahrial Nasution.
Syahrial Nasution menuding Moeldoko dan Marzuki Alie pernah mengajak Jenderal lain untuk bergabung ke Partai Demokrat kubu KLB.
Bahkan terang-terangan Syahrial Nasution menyebut nama Komjen Pol (Purn) Syafruddin sebagai Jenderal yang dimaksud.
Diketahui Syafruddin bukan orang sembarangan di korps Bhayangkara.
Pensiunan Jenderal bintang tiga itu pernah menjabat posisi penting di Polri, diantaranya Kadivpropam Polri dan Wakapolri.
Selain itu, Syafruddin juga pernah masuk kabinet Jokowi periode pertama sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia atau Menpan RB.
Terkait tudingan dari kubu AHY, Syafruddin tak tinggal diam.
Baca juga: Manuver AHY di Tengah Polemik dengan Moeldoko soal Partai Demokrat, Minta Petunjuk ke Jusuf Kalla
Eks Wakapolri itu membantah pernah diajak Moeldoko dan Marzuki Alie untuk bergabung dalam kepengurusan Partai Demokrat kubu KLB.
Bantahan itu disampaikan pensiunan Jenderal ini melalui pesan tertulis ke Kompas.TV.
"Membantah keras pernah diajak gabung oleh Moeldoko dan Marzuki Alie," bunyi pesan Syafruddin, Senin (15/3/2021).
Sementara itu, orang dalam Partai Demokrat kubu AHY mengungkapkan Syafaruddin diajak untuk mengisi pos Waketum kubu KLB.
"Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Syafruddin dihubungi oleh Marzuki Alie dan Darmizal.
Diminta jadi waketum PD versi KLB abal-abal. Dia menolak," ungkap Syahrial Nasution.
Dalam ceritanya, Syahrial Nasution mengatakan kabar Moeldoko dan Marzuki Alie menghubungi Syafruddin diperolehnya dari sumber tepercaya.
"Sampai akhirnya, Moeldoko menghubungi langsung, juga ditolak," ucap Syahrial.
Baca juga: Moeldoko Muncul Pakai Topi Biru, Sempat Menghilang usai Jabat Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB
Syahrial menilai upaya-upaya yang dilakukan kubu Moeldoko dan Marzuki Alie terhadap Partai Demokrat sebagai kudeta.
“Artinya, ini kudeta. Karena, kegiatannya dilaksanakan dulu.
Tidak didaftarkan, karena memang susunan kepengurusannya belum ada.
Legalitasnya nggak benar.
Menggunakan tangan kekuasaan untuk mempengaruhi DPC-DPC dan DPD-DPD pemilik hak suara," tutur Syahrial Nasution.
Moeldoko akan benahi Partai Demokrat
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB Marzuki Alie menegaskan Moeldoko akan mengubah demokrat menjadi partai terbuka dan bukan partai keluarga.
"Demokrat perlu dibenahi agar menjadi partai yang terbuka karena Demokrat mempunyai potensi melahirkan pemimpin masa depan sehingga perlu pembenahan dibawah kepemimpinan Moeldoko," kata Marzuki Alie.
Menurut Marzuki Alie, selama ini pucuk pimpinana Partai Demokrat terkesan hanya orang lingkaran Cikeas.
Hal tersebut terjadi karena pengkaderan yang kacau.
Baca juga: Nasib Andi Mallarangeng Seusai KLB Demokrat, Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Anak Buah Moeldoko
Marzuki Alie menambahkan, KLB di Sibolangit juga sudah sesuai dengan AD/ART partai karena dihadiri para pengurus.
"KLB dilakukan karena kader menginginkan pembenahan Demokrat untuk menjadi partai terbuka bagi siapapun," kata Mantan Ketua DPR ini.
Penyebab Polemik Partai Demokrat
Direktur Politik Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB), Teddy Mulyadi menilai Polemik Partai Demokrat merupakan sebuah proses panjang dan kekecewaan yang menggurita dari para senior dan pendiri partai.
Hal tersebut yang tidak bisa diantisipasi oleh Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) sejak awal kepemimpinannya.
Kalau pun sekarang bak benang kusut, justru menjadi pertanyaan besar, apa yang selama ini 'disimpan' oleh SBY dan AHY di balik PD?
Munculnya Moeldoko, menurut Teddy, tidak bisa dipersalahkan.
Justru, ini harusnya menjadi koreksi bagi SBY dan AHY.
" SBY dan AHY seperti kebakaran jenggot menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Baik AHY maupun SBY langsung bikin statement-statement yang cenderung menarik-narik Presiden Joko Widodo," ungkap Teddy dalam rilisnya, Minggu (14/3/2021).
Baca juga: Berbagi Uang di KLB Demokrat Buat Debat Panas Hinca Panjaitan & Darmizal, Gatot Nurmantyo Bersaksi
"Sebutan 'KSP Moeldoko' yang dilontarkan AHY berulang-ulang, seolah mau menggambarkan ke publik bahwa KSP secara kelembagaan terlibat dalam upaya yang kata mereka tergolong kudeta," tambah Teddy lagi.
Padahal, sanggahnya, tidak ada kaitannya KSP, apalagi Presiden dengan KLB Demokrat.
Dikatakannya, penggagas KLB adalah para senior dan pendiri yang sangat memahami AD/ART PD.
"Tidak mungkin mereka mau melaksanakan KLB, bila dari awal sudah tahu menabrak AD/ART. Kelihatannya penggagas KLB begitu percaya diri melaksanakannya," kata Teddy.
Teddy mengaku heran mengapa Moeldoko dipersalahkan.
Baca juga: TERBONGKAR Perlakuan Moeldoko kepada Jokowi saat Hadiri KLB Demokrat, Mahfud MD Beber Sikap Presiden
Teddy melihat Moeldoko diminta untuk menjadi Ketum PD versi KLB tapi kenapa harus dipersalahkan.
"Jangan kaitkan Moeldoko sebagai KSP. Itu sifatnya pribadi, dimana sebagai warga negara punya hak politik.
Mau bergabung dengan partai mana saja, tentu pilihan beliau," tegas Mulyadi.
Begitu kentara, 'sasaran tembak' persoalan ini adalah Presiden Jokowi, dengan membawa-bawa KSP.
Teddy yakin, Kemenhukam tentu bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak.
Bukan tidak mungkin, Kepengurusan PD versi KLB yang akan disahkan.
"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih.
Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak.
Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tukas Teddy.
Baca juga: Ancaman Santet Hingga Dipolisikan akan Timpa Pelaku KLB Demokrat Pilih Moeldoko, Edy Rahmayadi Geram
Kiai Rizal Maulana Ketua Seknas Dakwah Indonesia mengingatkan, kondisi bangsa lagi sulit, namun sejumlah elit masih saja sibuk berkonflik.
"Kisruh internal partai di masa pandemi ini tentu akan menyulitkan kerja pemerintah. Coba saja lihat, ketika ke Kemenhukam atau KPU, datang berbondong-bondong, ini kan bisa jadi klaster baru penyebaran Covid-19," ujarnya.
Tapi sepertinya beberapa elit partai karena ego kelompok mengabaikan hal tersebut.
Munculnya masalah di internal, bisa jadi ada sesuatu yang tidam beres dalam organisasi tersebut.
"Jadi, bukan malah menyalahkan orang luar. Harusnya introspeksi diri dan lakukan pembenahan segera, bukannya malah 'menyerang' pemerintah," tukasnya.
(*)
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
Berita lain mengenai Polemik Partai Demokrat klik di sini.
