Breaking News:

Polemik Partai Demokrat

Gagal Kudeta AHY, Refly Harun Minta Jokowi Tegas ke Moeldoko: Tetap Jadi KSP atau Lepaskan Demokrat

Gagal kudeta AHY, Refly Harun minta Jokowi tegas ke Moeldoko: tetap jadi KSP atau lepaskan Demokrat

Editor: Amiruddin
Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews dan Kompas.com
Gagal kudeta AHY, Refly Harun minta Jokowi tegas ke Moeldoko: tetap jadi KSP atau lepaskan Demokrat 

Sebelumnya, pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserang, Sumatera Utara.

Dengan keputusan tersebut, posisi Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB pun dianggap tak sah oleh pemerintah.

"Sejak awal saya kan sudah sampaikan, pada saat Pak SBY atau sebelumnya Andi Arief dan orang-orangnya termasuk AHY," ucap Yasonna, dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (1/4/2021).

"Bahkan AHY sebagai ketua umum Demokrat mengirim surat ke Istana."

Baca juga: Mendadak Mahfud MD Bongkar Hubungan SBY dan Moeldoko, Sebut Ada Sahabat Lain yang Harus Dihormati

Yasonna langsung mengaku dongkol pada kubu AHY.

Menurut dia, kubu AHY terus menyerang dan menuduh pemerintah terlibat dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.

"Kita tuh sebenarnya udah dongkol banget," ujar Yasonna.

"Saya dicatut nama saya, dia bilang 'Ada pertemuan menteri hukum dan HAM, dengan Moeldoko'."

"Ya ada pertemuan, kalau kita di Istana pasti ketemu tapi kita tidak pernah berbicara soal itu."

Blak-blakan Yasonna Laoly kepada Karni Ilyas seusai tolak Partai Demokrat versi Moeldoko, ngaku dongkol ke kubu AHY
Blak-blakan Yasonna Laoly kepada Karni Ilyas seusai tolak Partai Demokrat versi Moeldoko, ngaku dongkol ke kubu AHY (Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews)

Yasonna menegaskan, pihaknya netral dalam menyelesaikan masalah ini.

Hingga akhirnya pemerintah menolak Partai Demokrat yang diketuai oleh Moeldoko, sang kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

"Saya sudah bilang katakan kami akan bertindak seusai ketentuan perundang-undangan dan AD/ART partai politik," jelasnya.

"Karena dua yang harus dirujuk dalam penyelesaian partai politik, pendaftaran kepengurusan partai politi, perubahan anggaran dasar."

"Harus merujuk Undang-undang Partai Politik, UU No 2 2008 dan UU No 2 2011, yang merujuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik."

Baca juga: Kemenkumham Tolak KLB Moeldoko, Ketua Demokrat Malinau Sudah Prediksi, Wempi: Tak Pantas Disebut KLB

Ia lantas kembali mengungkit tudingan yang dilayangkan kubu AHY pada pemerintah.

Meski akhirnya menolak kubu Moeldoko, Yasonna mengakui sebenarnya lebih kesal pada kubu AHY.

"Saya katakan kami akan konsisten, tapi jangan dong belum-belum, bahkan belum ada KLB sudah ribut menuding kita," ujar Yasonna.

"Sebenarnya dari sisi gondoknya kita lebih gondok ke kubu AHY."

"Tudingan yang tidak beralasan dan lain-lain, tapi udahlah kita mau tunjukkan kita netral dalam soal itu," sambungnya menyudahi. (TribunWow.com/Tami)

Baca juga: Reaksi Tak Terduga Marzuki Alie usai Pemerintah Tolak KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Siap Kalah

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved