Jokowi Segera Reshuffle, Mencuat Moeldoko Bakal Dipecat dari KSP, Partai Demokrat Ikut Bereaksi

Sebab, reshuffle merupakan otoritas dan hak prerogatif seorang Presiden.

"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan Kementerian Investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Gegara Moeldoko Bawa-bawa Partai Demokrat, Kubu AHY Beri Peringatan Keras soal Penggunaan Atribut

Partai Demokrat menilai situasi yang dihadapi Pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak mudah.

Itu sebabnya Pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja.

Selanjutnya Kamhar melihat yang paling utama dan harus diutamakan adalah mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.

"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden.

Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," ucapnya.

Selain itu, yang menjadi sorotan Partai Demokrat rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Menurut Kamhar, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi serta keterbatasan sumber daya termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus.

Tapi juga menurutnya sebagai bentuk pengkhianatan aspirasi rakyat.

"Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," kata Kamhar.

Daftar Menteri Layak Direshuffle Menurut Survei

Sementara, nama beberapa Menteri yang layak direshuffle pun berhembus kencang.

Berbagai lembaga survei pun ramai melakukan riset mengenai siapa saja Menteri yang layak untuk direshuffle.

Satu di antaranya riset yang dilakukan oleh Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO).