Berita Papua Terkini
RESMI, Pemerintah Tetapkan Aksi Brutal KKB Papua Sebagai Terorisme, TNI Polri dan BIN Dapat Perintah
Resmi, Pemerintah menetapkan aksi brutal KKB Papua sebagai bentuk aksi terorisme, TNI Polri dan BIN dapat perintah.
lihat foto
Pertama dengan pendekatan persuasif, dan ini menurutnya wajib dikedepankan.
"Pendekatan, galang mereka, dibina supaya mereka sadar. Kita ajak secara persuasif. Perang melawan gerilya ya harus memenangkan hati rakyat. Dekati mereka ajak mereka turun, ini cara yang harus kita kedepankan," ungkap pensiunan Jenderal TNI bintang 4 ini.
Cara berikutnya, mau tidak mau KKB harus ditumpas.
"Kalau mereka lebih brutal, menembak guru, membakar sekolah.
Tidak ada cara lain, mereka laki-laki, kita laki-laki, tumpas mereka, tidak ada cara lain," ucap Agum Gumelar.
Baca juga: Buntut Jenderal TNI Gugur, DPR Desak KKB Dikategorikan Teroris, TPNPB Akui Bertanggungjawab
Menurut Agum Gumelar selama ini kelompok separatis di Papua atau KKB telah melaksanakan 3 operasi.
"Operasi bersenjata, tujuannya menunjukkan eksistensi.
Kemudian ada operasi mempengaruhi rakyat, provokasi dan propaganda yang menciptakan kondisi tidak suka dengan Pemerintahan. dilakkan secara sistematis.
Ketiga, mereka juga melakukan Operasi diplomatis. Ini dilakukan oknum Benny Wenda, yang ada di Oxford Inggris, mereka mempengaruhi dunia untuk simpati dengan Papua," ungkap Agum Gumelar.
Ia berharap Presiden Jokowi bisa menggerakkan aparat TNI teritorial untuk bergerak mempersuasif masyarakat Papua.
"Saran saya, semoga pak Jokowi sebagai Panglima TNI tertinggi, segera berdayakan aparat teritorial di sana," katanya.
"Ini harus kita ciptakan. Mayoritas masyarakat Papua mendambakan kedamaian, ketenteraman," ujarnya menambahkan.
Baca juga: Jenderal Kabinda Papua yang Gugur Resmi Naik Pangkat, Jokowi Perintahkan Panglima TNI Kejar KKB
Sementara itu peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Adriana Elisabeth menyarankan agar penyelesaian KKB di Papua perlu dibarengi dengan pendekatan kemasyarakatan.
"Masyarakat Papua juga terganggu dengan OPM hidup mereka tidak aman. Pendkeatan keamanan ini harus dibarengi pendekatan kemasyarakatan," kata Adriana.
Kemudian Pemerintah, menurutnya juga harus menyiapkan penyelesaian dampak konflik agar tak ada lagi anggota-anggota KKB baru.
"Selain menumpas, juga harus ada pendekatan penyelesaian dampak konflik.
Akses kesehatan, pendidikan susah, banyak anak tidak sekolah, menganggur, ini proses mereka direkrut KKB juga tinggi. Ingat mereka sekarang KKB generasi muda dan militan," tuturnya.
(*)
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
