Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Kadishub Nunukan Sebut Jalur Sei Ular-Samarinda Hanya Untuk Logistik, Nekat Melanggar ini Sanksinya

Kadishub Nunukan sebut jalur Sei Ular-Samarinda hanya untuk logistik, nekat melanggar ini sanksinya.

TRIBUNKALTARA.COM/FELIS
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Abdul Halid. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus Felis. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kadishub Nunukan sebut jalur Sei Ular-Samarinda hanya untuk logistik, nekat melanggar ini sanksinya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Abdul Halid sebut perjalanan darat Sei Ular-Samarinda selama larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah hanya untuk mengangkut logistik.

Sementara, jika itu dilanggar, maka sopir yang mengangkut penumpang akan diberikan sanksi putar balik.

Baca juga: Mendagri Larang ASN Gelar Open House Saat Idul Fitri, Begini Kata Kepala Kemenag Nunukan M Saleh

Baca juga: Prakiraan Cuaca Rabu 5 Mei 2021, BMKG Keluarkan Peringatan Dini untuk 7 Wilayah di Nunukan Kaltara

Baca juga: Ekonomi Daerah Menurun Drastis, Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa Berikan 6 Catatan untuk Pemkab

"Angkut penumpang tidak boleh kecuali logistik. Kami sudah koordinasi dengan Dishub untuk membuka posko di kilometer 10 Kabupaten Bulungan," kata Abdul Halid kepada TribunKaltara.com, Rabu (05/05/2021), pukul 13.00 Wita.

Pria yang akrab dengan sapaan Halid itu, mengatakan perjalanan lokal antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi masih dibolehkan, namun tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Untuk pengetatan larangan mudik Idul Fitri 2021 ini, Halid katakan pihaknya akan membuka posko pengawasan di sejumlah pintu keluar masuk wilayah Kabupaten Nunukan, baik darat maupun laut.

"Setiap dermaga akan kami awasi. Baik di Pelabuhan Sei Jepun, Pelabuhan Tunon taka, Pelabuhan Liem Hie Djung (PLBL), Penyeberangan Sei Ular, Bambangan, Sebatik, dan Mansalong. Kami bekerjasama dengan KSOP, Polairud, dan Dishub Provinsi. Pelaku perjalanan yang tidak taat Prokes kami stopkan," ucapnya.

Kapasitas Angkut Penumpang Speed Boat Tergantung Zona

Halid mengaku dilema lantaran, kebijakan angkutan penumpang 50 persen dari kapasitas speed boat terkadang tidak dijalankan oleh manajemen kapal.

Baca juga: Dugaan Ujaran Kebencian Oleh Oknum DPR RI Dapil Kaltara, Puluhan Masyarakat Nunukan Turun ke Jalan

Baca juga: Polres Nunukan Gelar Operasi Ketupat Kayan 2021, Polisi Minta Warga Antisipasi 4 Titik Rawan Jambret

Baca juga: Mendekati Pembelajaran Tatap Muka, Ribuan Guru di Kabupaten Nunukan Belum Divaksin

"Kami dilema juga. Karena mau perketat 50 persen tapi kadang nggak dijalankan. Sesuai aturan jumlah penumpang speed boat dilihat dari zona penyebaran Covid-19. Kalau zona merah 50 persen, kuning 75-80 persen, oranye 60 persen. Untuk kapasitas speed boat bervarian. Untuk mesin 40 kapasitas 7-15 orang," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Febrianus Felis
Editor: M Purnomo Susanto
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved