Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Resmi Dilarang, Tradisi Kunjungan Open House OPD oleh Bupati dan FKPD Malinau Tahun ini Ditiadakan

Resmi dilarang, tradisi kunjungan open house OPD oleh Bupati dan FKPD Malinau tahun ini ditiadakan.

Penulis: Mohamad Supri
Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI
Perwakilan Ormas Islam di Malinau mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah daerah di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (5/5/2021). (TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Resmi dilarang, tradisi kunjungan open house OPD oleh Bupati dan FKPD Malinau tahun ini ditiadakan.

Pemerintah RI melalui Menteri dalam Negeri (Mendagri) melarang Open House/Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah.

Hal tersebut dirinci melalui SE Mendagri Nomor: 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

Baca juga: Dilarang Pemerintah, Tradisi Kunjungan Open House OPD di Malinau Tahun Ini Resmi Ditiadakan

Baca juga: Pemerintah Melarang Mudik, Ratusan TNI Polri Jaga Jalur Masuk Malinau Selama Operasi Ketupat Kayan

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG Rabu 5 Mei 2021, Waspada Hujan Petir Potensi Terjadi di Malinau pada Malam Hari

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menjelaskan, biasanya tiap tahun di lingkup pemerintahan Kabupaten Malinau, OPD atau organisasi perangkat daerah akan menggelar kunjungan saat hari besar keagamaan.

Namun, karena dilarang secara tegas dalam SE tersebut, seluruh pejabat/ASN harus taat dengan keputusan Pemerintah RI.

"Tradisinya kita tiap tahun, ada tradisi rutin. OPD dikumpulkan, kunjungan open house. Sama seperti tahun lalu, tahun ini juga ditiadakan," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, aturan tersebut dibuat guna menghindari lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, sama halnya dengan pelarangan mudik.

Ditanya mengenai kegiatan Buka Puasa Bersama, Wempi W Mawa menjelaskan hal tersebut juga telah dibahas bersama tokoh agama dan Ormas Islam di Malinau.

"Sebelumnya ada revisi SE Mendagri, dari Larangan menjadi Pembatasan. Masih bisa dilaksanakan, tapi jumlahnya terbatas," katanya.

Baca juga: Tiingkatkan Produksi Rasda, 100 Hari Kerja Bupati Malinau Target 100 KM Jalan Tani Selesai Dibangun

Baca juga: Dialog Bersama Disperindagkop Malinau, Pedagang Minta Kejelasan Penjualan Gula Pasir Buatan Malaysia

Baca juga: Jadwal Buka Puasa dan Azan Maghrib Malinau 22 Ramadan 1442 H atau Selasa 4 Mei 2021

Sebelumnya, SE tersebut direvisi dari semula SE Nomor :800/2784/SJ menjadi SE Nomor: 800/2794/SJ yang menggunakan nomenklatur larangan menjadi Pembatasan kegiatan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved