Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Serahkan LHP, Kepala BPK Kaltara Agus Harapkan Kepala Daerah Tindak Lanjuti Catatan yang Diberikan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sudah merilis penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ HO/HUMAS BPK RI PROVINSI KALTARA
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara, Agus Priyono 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sudah merilis penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

Dalam LHP memuat pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya peningkatan Kualitas infrastruktur fisik jalan, jembatan, serta gedung dan bangunan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) Tahun 2020.

Dikatakan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara, Agus Priyono, berdasarkan data hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI yang diberikan kepada Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Semester II Tahun 2020, diungkapkan Agus bahwa terdapat 275 rekomendasi yang telah diberikan BPK.

Dari rekomendasi tersebut, di antaranya sebanyak 249 rekomendasi atau 90,55 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sehingga lanjutnya, jumlah sisa rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 26 rekomendasi atau 9,45 persen.

LHP ini tambah Agus, akan lebih berharga apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana disarankan oleh BPK.

Baca juga: Sopir Bus Damri RuteTideng Pale-Tanjung Selor Keluhkan Sepi Penumpang, 6 Orang Tetap Jalan

Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima.

"BPK mengharapkan Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota
Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan," tegasnya.

Selain itu sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil
pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

"Dan DPRD dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan," ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (10/5/2021) kemarin, penyerahan LHP atas LKPD Pemprov Kaltara dikatakan Agus sudah diserahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa melalui Kepala Perwakilan BPK
Provinsi Kalimantan Utara Agus Priyono, kepada Ketua DPRD dan Gubernur Kalimantan Utara pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Sidang DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Baca juga: Bupati Bulungan Syarwani Sebut Idul Fitri Momentum Keluar dari Pandemi

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved