Jokowi Turun Tangan Tanggapi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Novel Baswedan: Alhamdulillah

TRIBUNKALTARA.COM - Akhirnya Presiden Jokowi turun tangan menyikapi polemik 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, Novel Baswedan ucap syukur alhamdulillah dan terima kasih.

Karier Novel Baswedan sebagai penyidik di KPK sempat terancam, lantaran ia tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersama 75 pegawai komisi anti rasuah.

Soal 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK ini sempat menimbulkan polemik, hingga sejumlah tokoh bereaksi.

Lantas Presiden Jokowi turun tangan menyikapi polemik tersebut.

Dalam pernyataannya, Jokowi menolak hasil TWK bukan menjadi alasan dasar pemberhentian 75 pegawai KPK itu.

Menurut Jokowi, dari hasil TWK ini bisa menjadi perbaikan ke depan bagi KPK sendiri.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK."

"Dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Presiden Jokowi, dikutip dari laman presiden.go.id, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Resmi Dinonaktifkan dari KPK Seusai Tidak Lulus TWK, Novel Baswedan Tak Diam: Ini Bahaya!

Presiden Jokowi mengatakan, KPK bisa segera memperbaiki langkah itu dengan pendidikan kedinasan soal TWK.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan."

"Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," jelasnya.

Mendengar pernyataan Jokowi ini, penyidik senior KPK Novel Baswedan bersyukur.

Menurut Novel Baswedan, TWK telah membuat stigma bahwa 75 pegawai KPK termasuk dirinya, tak berkebangsaan.

Dengan adanya pernyataan Jokowi, Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya bisa terbebas dari stigma itu.

Baca juga: AKHIRNYA! Novel Baswedan Buka Suara, Sebut Laporan Cuitan Tentang Maaher Aneh & Tak Ingin Tanggapi

"Proses TWK yang dibuat Pimpinan KPK “seolah 75 pegawai KPK tidak lulus itu” membuat stigma tidak berkebangsaan/tidak Pancasilais."