Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Mau Dapat Pupuk Bersubsidi dari Dinas Pertanian Malinau, Ini Syarat yang Dipenuhi Kelompok Tani 

Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan kebutuhan pupuk bersubsidi sejumlah 428 ton.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Pertanian di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinah Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Minggu (6/6/2021). 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan kebutuhan pupuk bersubsidi sejumlah 428 ton.

Data Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, dari 428 ton pupuk tersebut terbagi dalam 5 jenis pupuk bersubsidi.

Dengan rincian, 260 ton NPK, 154 ton Urea, 7 ton ZA, 5 ton Sp-36, dan 2 ton pupuk organik. Diperuntukkan untuk 3 sub sektor pertanian.

Baca juga: Dinas Pertanian Kaltara Dukung Agrosolution Pupuk Kaltim, Dua Lokasi Ini Jadi Proyek Percontohan

Baca juga: Tingkatkan Produktivitas Petani, Pupuk Kaltim Siapkan Program Agrosolution, Produksi Bisa 2,5 Lipat

Meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Alokasi kebutuhan pupuk tersebut disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Malinau.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Afri ST Padan menjelaskan sebaran pupuk bersubsidi tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk petani padi.

Baca juga: Dinas Pertanian Kabupaten Malinau Bakal Evaluasi Distribusi Pupuk Subsidi di Malinau, Ini Tujuannya

"Tiap tahun kita alokasikan pupuk bersubsidi. Dan penerimanya adalah kelompok tani yang terdaftar. Ini tersebar beberapa kelompok tani," ujarnya, Minggu (6/6/2021).

Sebelumnya petani di Desa Tanjung Lapang sempat mempertanyakan tentang syarat pendirian kelompok tani. Apakah dibenarkan jika berada di 2 lokasi atau desa yang berbeda.

Seorang petani tengah mengaplikasikan pupuk organik cair (POC) di lahan pertanian miliknya, di Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
(TribunKaltara.com/Mohammad Supri)
Seorang petani tengah mengaplikasikan pupuk organik cair (POC) di lahan pertanian miliknya, di Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (TribunKaltara.com/Mohammad Supri) (TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI)

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Afri ST Padan mengatakan tiap anggota kelompok diwajibkan berada di wilayah domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Syarat pembentukan kelompok tani adalah, setiap anggota merupakan warga yang berdomisili di satu wilayah desa atau kelurahan yang sama.

Baca juga: Update Kebakaran di Balikpapan Berhasil Dipadamkan, 200 Jiwa Kehilangan Rumah, 1 Orang Korban Tewas

"Berdasarkan Kepres 3/2019, ini berkaitan dengan program satu data Indonesia. Data petani sesuai dengan data penduduk. Untuk kelompok tani wajib 1 lokasi," ungkapnya.

Afri ST Padan menjelaskan, hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban bantuan pertanian. Seperti bantuan pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah pusat.

Data kelompok tani saat ini terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Persyaratan pembentukan kelompok tani juga disesuaikan dengan KTP anggota.

Baca juga: CPNS 2021 Kejaksaan RI: 16 Formasi Mulai dari Jaksa, Jurnalis hingga Pengawal Tahanan/Narapidana

"Dari pusat, data petani termonitor. Jadi anggota kelompok wajib satu kordinator sesuai KTP. Ini mekanisme yang memang ditentukan oleh pemerintah pusat," ucapnya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved