Viral Megawati Disorot di Twitter, Ketum PDIP Dianggap Tak Layak Dapat Gelar Profesor Kehormatan

Di era Ibu Megawati pertama kalinya diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presidensial secara langsung," kata Octavian.

Octavian menuturkan, para menteri Kabinet Gotong-Royong di bawah kepemimpinan Megawati dan sejumlah guru besar dalam dan luar negeri telah mengakui peran Megawati.

Karena itu, mereka telah memberikan rekomendasi akademik atas kuatnya karakter kepemimpinan Megawati.

Menurutnya, sejumlah Guru Besar itu sebagai promotor Megawati menjadi Profesor Kehormatan.

Beberapa guru besar dari dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri papan atas.

"Sedangkan Guru besar dari luar negeri berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan dan Perancis," katanya.

Baca juga: Orang Dalam PDIP Bantah Internal Memanas Jelang Pilpres 2024, Tegaskan Ganjar Kadernya Megawati

Dibela PDIP

Terpisah, PDIP membela keputusan Unhan yang menganugerahkan gelar profesor kehormatan untuk Megawati.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP bangga atas rencana penganugerahan gelar kehormatan tersebut.

Menurut Hasto Kristiyanto, Unhan memberikan gelar tersebut kepada Megawati karena telah melihat rekam jejak Ketua Umum PDIP tersebut sejak lama.

"Kami meyakini rencana Unhan memberi gelar profesor kehormatan kepada Ibu Megawati tidaklah mendadak tapi telah melakukan kajian sejak lama, termasuk berbagai karya ilmiah dan pidato Ibu Megawati baik di dalam maupun di luar negeri," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021) mengutip Kompas.com.

Hasto Kristiyanto menyebut, dengan gelar profesor kehormatan, Megawati diakui mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi serta mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri.

Menurutnya kepemimpinan Megawati sangat kuat dan penuh tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Baca juga: Soal Skenario Presiden 3 Periode, Megawati Sindir Amien Rais, Sebut Yang Ngomong Itu Sebenarnya Mau

"Kepemimpinan Bu Mega juga menghadirkan rekonsiliasi nasional, tidak ada dendam terhadap masa lalu, dan melarang untuk menghujat Pak Harto karena kesadaran pentingnya melihat masa depan," ujar Hasto Kristiyanto.

Pemerintahan Megawati, lanjut Hasto Kristiyanto, telah melahirkan sejumlah lembaga/institusi negara, antara lain Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.