Program Food Estate Bulungan Jauh dari Harapan, Kadistan Kaltara Wahyuni Nuzband Sebut Karena ini

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Program food estate Bulungan jauh dari harapan, Kadistan Kaltara Wahyuni Nuzband sebut karena ini.

Program Food Estate yang dicanangkan di Bulungan sejak 2011 lalu, masih jauh antara harapan dan kenyataan.

Kawasan seluas 50.000 Hektar telah disiapkan sebagai sentra produksi pangan utamanya padi, yang tersebar di enam kecamatan yakni Sekatak, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur.

Baca juga: 40 Babi di Bulungan Mati Mendadak, Dinas Pertanian Kaltara Jelaskan Virus ASF, Menular ke Manusia?

Baca juga: Jangan Khawatir! Dinas Pertanian Bulungan Pastikan ASF Bukan Zoonosis, Tak ada Penularan ke Manusia

Baca juga: Dinas Pertanian Bulungan Pastikan Babi Mati Mendadak Akibat Virus ASF, Tak Ada Penularan ke Manusia

Untuk di Tanjung Palas Tengah, beberapa satuan permukiman warga transmigran atau SP, telah disiapkan untuk ikut dalam program food estate, diantaranya SP 2, SP 7, SP 8, SP 9.

Di kawasan food estate tersebut, awalnya petani padi diharapkan mampu memproduksi di atas 5 Ton gabah per Hektar.

Namun kini, tiap hektar sawah hanya mampu menghasilkan 1 sampai 1,25 Ton gabah, seperti yang terjadi di kawasan SP 2, SP 7 dan SP 8.

Pihak Dinas Pertanian Kaltara mengakui, bahwa program food estate di Bulungan masih jauh antara harapan dan kenyatannya.

Banyak hal menjadi kendala dalam mewujudkan food estate, seperti hilangnya investor dan perusahaan yang bertindak sebagai pembeli hasil produksi petani atau outaker, hingga belum terpadunya kinerja antarinstansi.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kaltara, Wahyuni Nuzband, saat mengunjungi kawasan SP 8, Tanjung Buka, Tanjung Palas Tengah, Minggu (13/6/2021).

"Food estate memang masih berjalan sendiri-sendiri, memang masih jauh dari yang diharapkan," ujar Kepala Dinas Pertanian Kaltara, Wahyuni Nuzband.

"Konsep food estate memang harus ada outtaker, seperti PT Sang Hyang Sri, lalu Miwon. Mereka ini tidak jalan karena alasan mereka infrastruktur belum tersedia," tambahnya.

Pihaknya mengakui belum dapat menyerap semua hasil produksi petani lokal, lantaran keterbatasan anggaran.

"Di kami ada Pasar Mitra Tani, tapi kami tidak punya cukup uang untuk membeli hasil tani, kami hanya membantu memasarkan, istilahnya sistem nitip, kalau laku uangnya bisa diambil," ujarnya.

"Tapi sistem ini tidak disukai petani karena mereka tidak dapat langsung uangnya," katanya.