Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Minta Pemprov Libatkan Pemerintah Pusat Atasi Kedatangan PMI

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris minta Pemprov Kaltara libatkan pemerintah pusat atasi kedatangan PMI.

Sejak diberlakukannya kebijakan lockdown nasional di Malaysia, banyak Pekerja Migran Indonesia atau PMI, yang memilih untuk kembali pulang ke Indonesia.

Pihak DPRD Kaltara pun meminta Pemprov Kaltara melibatkan pemerintah pusat, guna mengatasi potensi kepulangan PMI kembali ke Indonesia.

Baca juga: Menuju Pemilu Serentak 2024, Sekjen PDIP Kaltara Norhayati Andris Siap Ikuti Instruksi Megawati

Baca juga: Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Buka Peluang Dibentuknya Pansus Kecelakaan Speedboat di Nunukan

Baca juga: Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Belum Rampung, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Sebut Kendalanya

Menurutnya, Pemerintah Pusat harus dilibatkan, mengingat Kaltara sebagai wilayah perbatasan memerlukan bantuan dan dukungan, selain untuk menjaga nama baik dan harkat martabat bangsa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, saat ditemui usai
rapat bersama antara Forkompinda Kaltara dengan DPRD Kaltara di Kantor DPRD Kaltara, Jumat (18/6/2021).

"Terkait PMI, Pemprov harus melibatkan pemerintah pusat karena menyangkut harkat dan martabat kita sebagai sebuah negara," ujar Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris.

Lebih lanjut Norhayati Andris mengatakan, potensi PMI yang akan kembali ke Indonesia berjumlah ribuan orang.

Baik yang datang melewati jalur resmi, maupun yang tidak resmi seperti yang ditemukan di wilayah Krayan, Nunukan.

"Karena Malaysia lagi lockdown, pintu keluar masuk ditutup, dan PMI mencari jalan untuk pulang, bahkan ada yang menempuh jalur tikus tanpa pemeriksaan dokumen maupun kesehatan dan swab antigen Covid-19," ujarnya.

Berdasarkan tinjauan Norhayati Andris saat mengunjungi Krayan, Nunukan, dirinya melihat bila Camat dan Kepala Adat di Krayan cukup terusik dengan kedatangan para PMI, lantaran masyarakat takut tertular Covid-19.

Baca juga: Pemprov Raih Opini WTP, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Sebut Bukan Sesuatu Harus Dibanggakan

Baca juga: Soal BPJS, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris: Perusahaan Intracawood Harus Penuhi Tuntutan Buruh

Baca juga: Puluhan Buruh Tuntut BPJS Dibayarkan Perusahaan, Ini Reaksi Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris

"Kemarin saya ke sana, dan laporan dari Camat dan Kepala Adat di Krayan, mereka sangat terusik, karena keadaan Covid-19 hari ini, masyarakat tidak ingin PMI yang masuk itu tanpa jaminan sehat," ujarnya.

Dirinya pun berharap pemerintah bisa segera mengatasi permasalahan ini, mengingat peningkatan kepulangan PMI tidak memiliki batas waktu, selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Begitu ada permasalahan pemerintah harus bisa mengurus, dan ini harus diantisipasi dari sekarang, karena kita tidak tahu ini akan sampai kapan," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official