Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Minta Pemprov Libatkan Pemerintah Pusat Atasi Kedatangan PMI

Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris minta Pemprov Kaltara libatkan pemerintah pusat atasi kedatangan PMI.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris minta Pemprov Kaltara libatkan pemerintah pusat atasi kedatangan PMI.

Sejak diberlakukannya kebijakan lockdown nasional di Malaysia, banyak Pekerja Migran Indonesia atau PMI, yang memilih untuk kembali pulang ke Indonesia.

Pihak DPRD Kaltara pun meminta Pemprov Kaltara melibatkan pemerintah pusat, guna mengatasi potensi kepulangan PMI kembali ke Indonesia.

Baca juga: Menuju Pemilu Serentak 2024, Sekjen PDIP Kaltara Norhayati Andris Siap Ikuti Instruksi Megawati

Baca juga: Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Buka Peluang Dibentuknya Pansus Kecelakaan Speedboat di Nunukan

Baca juga: Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Belum Rampung, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Sebut Kendalanya

Menurutnya, Pemerintah Pusat harus dilibatkan, mengingat Kaltara sebagai wilayah perbatasan memerlukan bantuan dan dukungan, selain untuk menjaga nama baik dan harkat martabat bangsa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, saat ditemui usai
rapat bersama antara Forkompinda Kaltara dengan DPRD Kaltara di Kantor DPRD Kaltara, Jumat (18/6/2021).

"Terkait PMI, Pemprov harus melibatkan pemerintah pusat karena menyangkut harkat dan martabat kita sebagai sebuah negara," ujar Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris.

Lebih lanjut Norhayati Andris mengatakan, potensi PMI yang akan kembali ke Indonesia berjumlah ribuan orang.

Baik yang datang melewati jalur resmi, maupun yang tidak resmi seperti yang ditemukan di wilayah Krayan, Nunukan.

"Karena Malaysia lagi lockdown, pintu keluar masuk ditutup, dan PMI mencari jalan untuk pulang, bahkan ada yang menempuh jalur tikus tanpa pemeriksaan dokumen maupun kesehatan dan swab antigen Covid-19," ujarnya.

Berdasarkan tinjauan Norhayati Andris saat mengunjungi Krayan, Nunukan, dirinya melihat bila Camat dan Kepala Adat di Krayan cukup terusik dengan kedatangan para PMI, lantaran masyarakat takut tertular Covid-19.

Baca juga: Pemprov Raih Opini WTP, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Sebut Bukan Sesuatu Harus Dibanggakan

Baca juga: Soal BPJS, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris: Perusahaan Intracawood Harus Penuhi Tuntutan Buruh

Baca juga: Puluhan Buruh Tuntut BPJS Dibayarkan Perusahaan, Ini Reaksi Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved