Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Martin Billa Tampung Masukan dan Evaluasi Lewat FGD, Siap Kawal dan Pantau Raperda ke Pusat

Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Tugas dan Wewenang DPD RI dalam Melakukan Pemantauan Raperda dan Perda digelar di Universitas Borneo Tarakan.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Sumarsono
DOK/Universitas Borneo Tarakan
Usai kegiatan FGD, Martin Billa bersama Prof. Dr. Adri Patton mengabadikan momen kebersamaannya, Jumat (25/6/2021). 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Tugas dan Wewenang DPD RI dalam Melakukan Pemantauan Raperda dan Perda digelar di Universitas Borneo Tarakan, Jumat (25/6/2021).

Kegiatan FGD DPR RI ini digelar bertujuan agar bisa mengetahui bagaimana menyosialisasikan kewenangan baru DPD RI sesuai amanat UU, dimana DPD RI memiliki wewenang untuk memantau dan mengevaluasi ranperda di seluruh Indonesia.

"Ini bukan tugas mudah. Ini dalam rangka bagaimana semua produk hukum kita baik pusat sampai daerah ada harmonisasi sehingga peraturan di atasnya sesuai dengan realisasi di daerah," beber Marthin Billa, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI kepada TribunKaltara.com, usai kegiatan FGD.

Lebih lanjut dikatakan Martin Billa,  kewenangan ini dilaksanakan DPD sebagai legislatif, dalam rangka mengawasi legislasi di pusat dan daerah. Juga memberikan fasilitasi, nasihat dan mengawal perda yang perlu dikawal sampai ke tingkat pusat.

"Dengan demikian, diharapkan nantinya perda-perda ini prosesnya berjalan dengan baik, waktunya juga terjadwal dengan materi sesuai yang diharapkan," lanjut Martin.

Ia juga berterima kasih kepada Rektor Universitas Borneo Tarakan serta Fakultas Hukum yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini.

Martin Billa berharap output dari diskusi tersebut bisa menjadi  masukan baik dari akademisi juga dari Bamperperda DPRD Provinsi Kaltara.

"Semua isu materi ini akan dikumpulkan kemudian  dianalisis dan dikaji. Dan juga menjadi  sasaran pemantauan yang nantinya akan menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat  dan DPR RI serta rekomendasi untuk pemerintah daerah bagaimana menyesuaikan yang ada," tukasnya.

Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof Dr Adri Patton mengapresiasi kegiatan kunker DPD RI, dalam rangka memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah yanga da.

Ia membeberkan, ada 3.143 Perda dicabut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Karena lanjutnya, ada perda yang dibuat pemerintah daerah dinilai banyak tidak memberikan asas kemanfaaatan kepada daerah itu sendiri.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved