Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Serahkan Laporan Akhir Pansus Soal Pemeriksaan BPK ke Pemprov, Ini Harapan DPRD Kaltara

DPRD Kaltara meminta Pemprov Kaltara, bisa menjalankan catatan yang disampaikan oleh BPK RI terkait LHP Tahun Anggaran 2020.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Amiruddin
TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah menyerahkan laporan akhir Pansus DPRD Kaltara terkait LHP BPK RI Tahun Anggaran 2020, kepada Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan bertempat di Gedung DPRD Kaltara, Selasa (6/7/2021). (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara telah menyerahkan laporan akhir dari Pansus terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK RI Tahun Anggaran 2020, kepada Pemprov Kaltara.

Dalam laporan tersebut, pihak dewan meminta agar Pemprov Kaltara, khususnya Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, bisa menjalankan catatan yang disampaikan oleh BPK RI terkait LHP Tahun Anggaran 2020.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah, ditemui usai sidang paripurna di DPRD Kaltara, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Soal Polemik Speedboat Non-Reguler, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

"Kami minta agar tiap OPD bisa melaksanakan catatan yang diberikan oleh BPK, dan tetap berpegang pada peraturan yang ada," ujar Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah.

"Catatan-catatan itu harus dievaluasi, agar masyarakat bisa melihat pembangunan di daerah," tambahnya.

Tak hanya itu, Politisi Gerindra itu juga meminta agar pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP oleh BPK RI pada Tahun Anggaran 2020, bisa dipertahankan di tahun berikutnya.

"Kami lihat apa yang dicapai Pemprov Kaltara saat ini dan dari hasil pemeriksaan BPK, juga sudah ada kemajuan yang signifikan, tentu kami berharap WTP ini ke depan bisa dipertahankan," ucapnya.

Beberapa rekomendasi juga diberikan dari Dewan kepada Pemprov Kaltara, di antaranya meminta Gubernur menerbitkan Pergub terkait Pelaksanaan Perda No 12/2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Lalu meminta untuk lebih tertib dalam pencatatan aset, serta meminta agar penyusunan APBD berpacu pada RPJMD Kaltara dan dijabarkan secara rinci dalam RKPD oleh OPD terkait.

Baca juga: Dilantik Jadi Anggota DPRD Kaltara, Anto Janji Tingkatkan Pembangunan di Perbatasan RI-Malaysia

"Ke depan seluruh program yang dilaksanakan atau yang direncanakan harus mengacu pada asas manfaat dan kualitas," ucapnya.

"Semua OPD harus memiliki masterplan, dan itu wajib membuat dan menyerahkan programnya untuk dituangkan dalam RPJMD, jadi di sana sebenarnya pentingnya RPJMD, karena itu gambaran kinerja atau target Pemprov Kaltara selama 5 tahun ke depan," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved