Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkab Bulungan Siapkan Dua Lokasi Karantina

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan telah menyiapkan beberapa skema untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Seperti halnya menyiapkan tambahan kapasitas karantina Covid-19 selain di Guest House Gedung BKPSDM Bulungan.

Menurut Bupati Bulungan Syarwani, pihaknya telah menyiapkan dua lokasi bila nantinya lonjakan kasus Covid-19 terjadi di Bulungan, dan fasilitas karantina tidak lagi memadai. Yakni di Gedung Wanita bertempat di Jalan Serindit, dan Rusunawa di Jalan Sengkawit.

Baca juga: Banyak Tenaga Kesehatan Terpapar Covid-19, Puskesmas di Balikpapan Terpaksa Kurangi Jam Pelayanan

"Sudah dibahas, kita sudah siapkan Rusunawa kalau ada outbreak," ujar Bupati Bulungan, Syarwani, Jumat (9/7/2021).

"Beberapa fasilitas Pemkab Bulungan kita siapkan, termasuk Gedung Wanita, tapi mudah-mudahan tidak terjadi outbreak," tambahnya.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Tana Tidung, Pelaku Perjalanan Luar Kaltara Wajib PCR

Lebih lanjut Bupati Syarwani mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran seandainya dua gedung tersebut dijadikan lokasi karantina Covid-19.

"Kalau anggaran konsekuensinya ada di Pemda, kita ada Anggaran Tidak Terduga sudah ada di APBD kita, sudah kita pastikan itu ada, terkait antisipasi outbreak itu," terangnya.

Kendati telah menyiapkan langkah tersebut, Bupati Syarwani berharap tidak akan terjadi lonjakan kasus di waktu dekat.

"Memang masih ada lonjakan, tapi itu dari hasil sampel yang kemarin, mudah-mudahan tidak ada tambahan lonjakan," katanya.

Baca juga: Update Total 84 Kasus Covid-19, Keluar Masuk Apau Kayan Dibatasi, Bupati Minta Aktifkan Posko Desa

Diketahui sejak ditetapkan sebagai wilayah yang masuk Pengetatan PPKM Mikro pada 6 Juli lalu, tren kasus harian Covid-19 di Bulungan terus mengalami penurunan.

Dari 118 Kasus pada 6 Juli, menjadi 110 Kasus di hari berikutnya dan 67 Kasus tambahan pada Kamis lalu.

Pihak Pemkab Bulungan pun telah menerbitkan surat edaran terkait pembatasan aktivitas masyarakat, baik di sektor usaha hingga aktivitas peribadatan.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi