Vaksin Berbayar Dibatalkan Jokowi, Ketua KPK Beri Apresiasi, Mahfud MD Bocorkan Ide Awal

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, langkah Presiden Jokowi membatalkan vaksin berbayar sudah tepat.

Sebab, kata Firli Bahuri, seluruh pejabat negara harus memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Keputusan presiden adalah yang terbaik.

KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi Covid-19 ini," kata Firli Bahuri kepada Tribunnews.com, Sabtu (17/7/2021).

Sebelumnya, KPK telah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung Vaksinasi Gotong Royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah, sementara tata kelolanya sangat berisiko korupsi.

Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan gotong royong tertanggal 12 Juli 2021 bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"KPK telah memberikan pandangan hukum terkait potensi korupsi yang bisa terjadi serta masukan strategis jika harus tetap terlaksana.

Meski KPK telah memberi pandangan, tetapi wewenang tersebut tetap milik kementerian dan lembaga terkait.

Adapun hasil rapat itu tentu diketahui oleh presiden," kata Firli Bahuri.

Baca juga: Ramai Vaksin Berbayar, Bupati Bulungan Syarwani Minta Masyarakat Ikuti Vaksinasi Gratis

Ide Awal Dibongkar Mahfud MD

Program vaksin berbayar sempat menuai polemik dari sejumlah pihak dalam beberapa waktu terakhir.

Sampai akhirnya, pemerintah resmi membatalkan program vaksin berbayar itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) membocorkan ide awal munculnya vaksin berbayar.

Melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (17/7/2021), Mahfud MD menjelaskan ide vaksin berbayar ini berawal dari lonjakan kasus Covid-19 akibat varian baru Delta.

Melihat kondisi ini, pemerintah segera mempercepat program vaksinasi kepada masyarakat.