Berita Nasional Terkini

Beber Fakta Keterlibatan KSP dalam Bisnis Beras & Obat, ICW Pastikan Sudah Balas Somasi Moeldoko

Beber fakta-fakta keterlibatan KSP Moeldoko dalam bisnis beras & obat Ivermectin, Indonesia Corruption Watch pastikan sudah balas somasi KSP Moeldoko.

KOLASE TRIBUNKALTARA.COM
Kuasa Hukum ICW, Muhammad Isnur dan KSP Moeldoko 

Dirinya mengungkapkan tak lama berselang, BPOM menegur PT Harsen Laboratories karena telah menyalahi aturan produksi dan peredaran obat.

Baca juga: Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Buka Suara saat Dituding Kongkalikong dengan Produsen Ivermectin

Tindakan itu dilanjutkan dengan permintaan maaf dari produsen Ivermectin tersebut. 

"Maka dari itu, wajar jika kemudian masyarakat mendesak adanya klarifikasi dari Moeldoko atas tindakannya terkait obat Ivermectin," tutur Isnur. 

Kemudian yang kedua, dalam surat balasan somasi, ICW sudah meluruskan bahwa telah terjadi misinformasi.

Hal ini terkait ekspor beras antara HKTI dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa.  

Merujuk pada siaran pers yang tertuang di website ICW, disebutkan bahwa HKTI bekerjasama dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa dalam hal mengirimkan kader HKTI ke Thailand guna mengikuti pelatihan tentang Nature Farming dan Teknologi Effective Microorganism. 

"Jadi, tidak tepat juga jika misinformasi itu langsung dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah," tutur Isnur. 

"Sebab, mens rea bukan mengarah pada tindakan sebagaimana dituduhkan Moeldoko dan itu dapat dibuktikan dengan siaran pers yang telah ICW unggah di website ICW," tambah Isnur. 

Selain itu, Isnur menjelaskan posisi ICW dalam konteks pengawasan roda pemerintahan. 

Dirinya mengatakan pemantauan terhadap kinerja pejabat publik dalam bingkai penelitian merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan banyak kesepakatan internasional. 

Menurutnya kuasa hukum Moeldoko Otto Hasibuan keliru dalam memandang posisi ICW. 

Dirinya mengungkapkan kajian seperti ini bukan kali pertama dilakukan oleh ICW. Sejak ICW berdiri, penelitian, khususnya terkait korupsi politik, memang menjadi mandat berdirinya lembaga ini. 

Salah satu metode yang sering gunakan adalah pemetaan relasi politik antara pejabat publik dengan pebisnis. Atas dasar pemetaan itu nantinya ditemukan konflik kepentingan yang biasanya berujung pada praktik korupsi. 

Isnur mengatakan setiap ICW mengeluarkan kajian, salah satu desakannya juga menyasar kepada pejabat publik agar melakukan klarifikasi.

Baca juga: Soal Anaknya Terlibat Bisnis Obat Ivermectin, KSP Moeldoko Sebut Tuduhan ICW Ngawur & Menyesatkan

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved