Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Senator Fernando Sinaga Ingin Pansus Guru Honorer DPD RI Dorong Pemerintah Siapkan Payung Hukum

Fernando Sinaga mengharapkan Pansus DPD RI mendorong Pemerintah menyiapkan payung hukum tentang pengangkatan guru honorer.

Editor: Amiruddin
HO/Fernando Sinaga
Wakil Ketua Komite I DPD RI yang juga anggota Pansus Guru dan Honorer, Fernando Sinaga (paling kanan) usai rapat di DPD RI. 

TRIBUNKALTARA.COM - Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat perdana secara hybrid pada Rabu (25/8) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat secara hybrid tersebut dipimpin oleh pimpinan Pansus, Tamsil Linrung.

Baca juga: Senator Asal Kaltara Fernando Sinaga Ungkap Langkah Komite I DPD Atasi Masalah Desa di Kawasan Hutan

Wakil Ketua Komite I DPD RI yang juga anggota Pansus Guru dan Honorer, Fernando Sinaga yang berbicara dalam rapat tersebut, mengharapkan Pansus DPD RI ini dapat mendorong Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum.

“Harus ada payung hukum yang mengatur tentang pengangkatan guru honorer. Regulasi atau payung hukum yang komprehensif dan spesifik sangatlah diperlukan untuk mengatur tata kelola dan penanganan permasalahan guru honorer,” kata Fernando Sinaga yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Fernando menambahkan, payung hukum ini juga akan berguna untuk memastikan kebijakan terhadap permasalahan guru honorer tidak lagi bersifat sektoral hanya di antara Kementerian PAN RB, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN RI.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga (HO/Fernando Sinaga)

“Pansus ini akan mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi diantara semua kementerian/lembaga terkait agar permasalah guru honorer dan non-guru honorer.

Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) juga akan menjadi sorotan Pansus karena ada kecenderungan pelanggaran HAM yaitu hak atas pekerjaan dan pendidikan,” tegas Fernando Sinaga.

Dalam kesempatan yang sama, Tamsil Linrung sependapat dengan pernyataan Fernando Sinaga yang menyatakan permasalahan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer harus diselesaikan secara komprehensif.

Baca juga: Puan Ungkap Perkembangan RUU BUM Desa, Senator Fernando Sinaga: Harus Dibahas Tripartit Bersama DPD

Termasuk menegakan HAM yaitu Hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan.

“Masalah Guru Honorer ini juga masalah HAM, Pansus yang saya pimpin ini akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komnas HAM,” tegas Politisi asal Sulawesi Selatan ini.

(Adv)

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved