Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Penanganan Covid-19 Masuk di RPJMD Tarakan, 8 Persen Anggaran untuk Corona, 25 Persen Dukung PEN

Penanganana Covid-19 masuk di RPJMD Kota Tarakan, 8 persen dukung penanganan covid-19 dan 25 persen untuk dukungan PEN

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Belum lama ini Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes kembali melakukan pertemuan membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD).
Dikatakan Khairul , cukup banyak RPJMD yang berubah. Sehingga perlu dilakukan revisi perbaikan. Jika dulu belum ada pembahasan mengenai Covid-19 maka sekarang harus dimasukkan dalam pembahasan RPJMD.

Kemudian lanjutnya, itu berpengaruh terhadap target-target pembangunan yang lain sehingga harus disesuaikan. Termasuk juga nomenklatur di masing-masing OPD harus disesuaikan.

“Sehingga target-target kami harus diselesaikan tahun ini yang untuk RPJMD,” ujarnya.

Baca juga: Raperda RPJMD 2021-2026 Disahkan, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali: Akan jadi Acuan 5 Tahun Mendatang

Adapun untuk penanganan Covid-19 yang masuk ke dalam RPJMD, standarnnya sama secara nasional.

“Ada menu yang harus dimasukkan. Termasuk ada porsi anggaran untuk penanganan Covid-19. Total sekitar 8 persen kemarin diminta,” ujarnya.

Baca juga: DPRD dan Pemprov Kaltara Setujui RPJMD, Wagub Yansen Tipa Padan Sebut Tidak Dapat Bekerja Sendiri

Ia melanjutkan 8 persen anggaran untuk penanganan Covid-19 itu di luar dari anggaran yang dikeluarkan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sementara untuk anggaran PEN yakni 25 persen yang harus digelontorkan.

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

“Untuk 8 persen itu adalah kegiatan langsung seperti vaksinasi dan sebagainya. Pastinya mempengaruhi pembangunan di Kota Tarakan. Pasti ada yang kita hitung ulang atau refocusing,” beber Khairul.

Ia melanjutkan, upaya penambahan anggaran sendiri kemungkinan mustahil dilakukan mengingat di pemerintah pusat sendiri kesulitan.

Baca juga: Terima Nota Pengantar Raperda RPJMD, DPRD Kaltara Harap Pembangunan di Perbatasan Diperhatikan

“Mereka meminta kita anggaran penanganan Covid-19 diambilkan dari APBD kita untuk menopang,” urainya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved