Breaking News:

Opini

Runtuhnya Kebebasan Akademik dan Catatan Solidaritas

Seorang dosen senior di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bernama Saiful Mahdi dilaporkan ke polisi, usai melakukan kritik.

Editor: Amiruddin
HO/Sholihin Bone
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Sholihin Bone 

Oleh : Sholihin Bone, S.H., M.H.

Pengajar dan Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

TRIBUNKALTARA.COM - Selasa 31 Agustus 2021, salah seorang kolega di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengirimkan pesan via WhatsApp kepada saya. Pesan itu berisikan persoalan hukum yang dilami oleh seorang dosen senior di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bernama Saiful Mahdi, PhD.

Seorang Dosen yang mengabdikan dirinya di Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya kemudian membaca isi surat yang dibuat oleh Saiful Mahdi, surat yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tentang duduk persoalan yang dihadapi oleh dirinya.

Saya membaca dengan seksama isi surat tersebut, agar dapat mengetahui duduk persoalan secara lebih terperinci.

Baca juga: Seruan Pemerintah Tentang Judicial Review ke MK, Dosen Unmul Harry Sebut Apa-apa Diselesaikan di MK

Persoalan bermula pada bulan Februari 2019, ketika Saiful Mahdi memposting kiritik yang dituangkan di dalam grup WhatsApp tempatnya bekerja.

Nama grup tersebut adalah Grup WA (Unsyiah Kita). Kritik yang mempersoalkan kejanggalan dalam seleksi CPNS Dosen pada tahun 2018 di FT Unsyiah Banda Aceh.

Ternyata, kritik tersebut menuai polemik, Saiful Mahdi dilaporkan kepihak kepolisian. Prosespun berlanjut sampai dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 21 April 2019).

Saiful Mahdi dinyatakan bersalah dengan melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan itu, Bapak Saiful Mahdi dijatuhi vonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsider kurungan 1 bulan penjara.

Tidak puas dengan putusan tersebut, Saiful Mahdi kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, berharap mendapat keadilan pada tingkat PT.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved